Kebalikannya, belanja barang dalam APBD tumbuh 2,2 persen terutama untuk perjalanan dinas, beasiswa dan sewa bangunan.
Liputan6.com, Jakarta - Realisasi belanja negara untuk Pegawai Negeri Sipil di daerah turun 1,8 persen . Hal ini karena adanya penurunan jumlah PNS sebesar 2,5 persen.
Tak hanya belanja pegawai yang mengalami kontraksi, anggaran belanja lainnya juga menurun 5,3 persen menjadi Rp 142,93 triliun. Penurunan ini karena belanja tidak terduga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dialihkan untuk program perlindungan sosial pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
"Belanja barang tumbuh 2,2 persen terutama untuk perjalanan dinas, beasiswa dan sewa bangunan," kata dia. * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Porsi Belanja Pegawai APBD Kota Malang 2023 Lebihi Aturan, LegislatifAlokasi anggaran Belanja Pegawai dalam APBD Kota Malang Tahun 2023 dinilai kurang proposional.
Baca lebih lajut »
APBD Solo 2023 Masih Defisit Rp105 Miliar, Semua OPD Kencangkan Ikat PinggangPembahasan Raperda APBD Solo 2023 sudah rampung namun masih ada defisit anggaran sekitar Rp105 miliar sehingga seluruh OPD diminta kencangkan ikat pinggang alias berhemat.
Baca lebih lajut »
Pemprov Terus Bahas RKA Tahun 2023Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Yudianto menyampaikan, tahapan penyusunan materi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 mekanisme penganggaran di Pemrov terjadi perubahan.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Sebut Jumlah PNS di Daerah Berkurang 2,5 Persen | merdeka.comPer September 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membayar gaji PNS sebesar Rp261,2 triliun.
Baca lebih lajut »
DPRD Kota Surakarta Tutup Defisit Rp 105 MiliarSOLO – Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surakarta merampungkan rapat Raperda APBD 2023 Kota Surakarta bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Surakarta, Rabu (19/10). Hasilnya, terjadi defisit anggaran senilai Rp 105 miliar yang kemudian dilakukan pergeseran program nonprioritas untuk me
Baca lebih lajut »