Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan terkait pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite. Hal itu mengingat kuota jenis bahan bakar khusus penugasan tersebut yang semakin menipis.
Andre mengatakan, konsumsi Pertalite tahun ini diproyeksikan akan mencapai 28 juta kiloliter. Sementara kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini hanya 23,05 juta kiloliter dan diprediksi hanya bertahan sampai bulan September 2022.Untuk mengatasi hal tersebut, Andre telah meminta pemerintah untuk menambah kuota BBM jenis Pertalite sejak Juli lalu. Sejalan dengan itu, dia mengatakan perlunya aturan agar distribusi Pertalite lebih tepat sasaran.
Andre menuturkan, beban subsidi BBM tahun 2022 membengkak hingga Rp 502 triliun. Sebelumnya subsidi BBM ini berada di angka Rp 170 triliun. Sementara pada saat bersamaan pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi masih banyak yang tidak tepat sasaran di lapangan.Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini memaparkan, BBM bersubsidi justru banyak digunakan oleh golongan menengah ke atas.
Sementara itu, 40 persen masyarakat golongan bawah yang seharusnya berhak, justru hanya menikmati sekitar 20 persen dari total BBM bersubsidi. "Pemerintah harus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa baik Solar maupun Pertalite adalah bahan bakar minyak yang disubsidi. Angkanya mencapai Rp 502 triliun. Karena itu perlu pengaturan dan pengawasan agar subsidi yang sangat besar itu tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang berhak," kata Andre.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDIP Minta Pemprov DKI Tindak Penyimpangan Fungsi Rumah Dinas LurahAnggota Komisi A DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo menyoroti rumah dinas Lurah di Jakpus yang berubah fungsi menjadi gudang barang bekas.
Baca lebih lajut »
Komisi IV DPR Dukung Kementan Perluas Subtitusi Pangan LokalAnggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Syafrudin merespoms positif upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan perluasan subtitusi pangan lokal sorgum.
Baca lebih lajut »
Alasan Reses, Formappi Pertanyakan Komisi III DPR RI Diam Seribu Bahasa Soal Kasus Brigadir JForum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) mengkritik kinerja Komisi III DPR RI ihwal kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Lembaga tersebut menilai
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Bersama Kemenkes Sosialisasi Penurunan Stunting dan Vaksin Booster di SurabayaKomisi IX DPR yakin dorongan Presiden Joko Widodo menurunkan angka stunting mencapai 14 persen pada tahun 2024 bisa dicapai di Kota Surabaya.
Baca lebih lajut »
'Katanya Mitra Kerja Polri, Kemana Komisi III DPR dalam Kasus Brigadir J?' Kritik FORMAPPI untuk Komisi III DPRKasus pembunuhan Brigadir J perlahan mulai terungkap berkat kerjasama berbagai pihak, terutama Polri dengan tim Khususnya yang dibentuk dan juga Komnas HAM.
Baca lebih lajut »
Anggota DPRD Kabupaten Bogor Ahmad Tohawi Meninggal DuniaKabar duka datang dari DPRD Kabupaten Bogor. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Ahmad Tohawi meninggal dunia.
Baca lebih lajut »