Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid merinci substansi dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang bermasalah.
RUU tersebut, menurut dia, berpotensi merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan yang dijamin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Delapan Masalah RUU Ciptaker versi Amnesty InternationalAmnesty Internasional Indonesia menyoroti soal hak-hak pekerja yang akan dilanggar jika RUU Cipta Kerja disahkan jadi UU.
Baca lebih lajut »
Ikut Tim Perumus RUU Ciptaker, KSPI: Belum Tentu Setuju |Republika OnlineSerikat buruh ikut bergabung dalam tim perumus RUU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Surpres Jokowi Digugat, RUU Ciptaker Dicap BermasalahPemerintah disebut meniadakan peran publik termasuk konfederasi buruh dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun membuka pintu lebar kepada para pengusaha.
Baca lebih lajut »
Korban PHK Melambung Akibat Covid-19, RUU Ciptaker Mendesak Disahkan?RUU Ciptaker dibutuhkan agar Indonesia bisa menarik investasi asing sebanyak-banyaknya, khususnya di sektor riil.
Baca lebih lajut »
Serikat Buruh Kekeh Tolak Pengesahan RUU Omnibus Law CiptakerSerikat buruh tetap menolak pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker yang ditargetkan rampung tahun ini.
Baca lebih lajut »
RUU Ciptaker Dinilai Bisa Atasi Masalah Hambatan Investasi |Republika OnlineMasalah hambatan investasi dinilai bisa diatasi dengan RUU Ciptaker.
Baca lebih lajut »