Usman menilai tak sepantasnya Yusril sebagai pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia
PRABOWO Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada Sidang Paripurna MPR di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid
“Hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut juga sudah diserahkan ke Jaksa Agung. Ini sudah menjadi fakta awal hukum yang tidak bisa dibantah, kecuali oleh peradilan yang fair dan adil. Setidaknya oleh pengadilan ad hoc yang memeriksa pelanggaran HAM yang berat masa lalu tersebut. Sayangnya tak kunjung ada usul DPR dan keputusan Presiden, sesuai Pasal 43 UU Pengadilan HAM," katanya.
"Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, massive killing, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir, mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya, pada waktu awal perang kemerdekaan. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat."Komnas HAM telah membentuk tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat atas peristiwa pembunuhan Munir Said Thalib pada Januari 2023.
KOMISI Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat penanganan kasus hak asasi manusia di masa Presiden Joko Widodo buruk dan jauh dari harapan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Amnesty Internasional Kecam Pernyataan Yusril Soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM BeratDirektur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai pernyataan keliru tersebut tak sepantasnya keluar dari pejabat pemerintah.
Baca lebih lajut »
Amnesty International Kritik Dihapusnya Nama Soeharto di TAP MPR 11/1998: Langkah Mundur ReformasiAmnesty International mengkritik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mencabut nama Presiden Soeharto dari Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca lebih lajut »
Amnesty International: Ungkap Dalang Pelaku Pembubaran Diskusi di KemangAparat keamanan seharusnya melindungi kebebasan berpendapat. Apalagi, aparat terlihat di lokasi terjadinya peristiwa.
Baca lebih lajut »
Profil Yusril Ihza Mahendra, Pendiri Partai PBB yang Ditunjuk Menko Hukum dan HAM Kabinet PrabowoYusril Ihza Mahendra temui Prabowo, ia menjadi calon di kabinet pemerintahan prabowo, Yusril ditunjuk Menko Hukum dan HAM kabinet Prabowo, ini profil Yusril Ihza Mahendra
Baca lebih lajut »
Daftar Usia 49 Calon Menteri Prabowo: Tertua Yusril, Siapa Termuda?Kombinasi ini menjadi representasi dari kebijakan inklusif yang menggabungkan pandangan yang lebih muda dengan kebijakan matang dari para tokoh senior.
Baca lebih lajut »
Sejumlah Tokoh Terus Berdatangan Temui Prabowo, Giliran Tito Karnavian, AHY, Zulhas, Bahlil hingga YusrilKebanyakan dari mereka datang menggunakan pakaian batik.
Baca lebih lajut »