Aparat keamanan seharusnya melindungi kebebasan berpendapat. Apalagi, aparat terlihat di lokasi terjadinya peristiwa.
dan aksi damai Global Climate Strike di Jakarta serta intimidasi terhadap petani Desa Pundenrejo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tak hanya itu, ke depan kepolisian diminta melindungi warga yang mengekspresikan hak berpendapat.
Sehari sebelumnya, aksi damai Global Climate Strike atau Jeda Iklim Global, di Taman Menteng, Jakarta, juga diganggu sekelompok orang tak dikenal. Mereka merampas alat-alat peraga aksi, termasuk patung manekin raja Jawa, poster, spanduk, dan alat pengeras suara milik penyelenggara aksi. ”Serangan-serangan itu jelas tidak bisa dibenarkan serta tidak boleh diberi tempat,” ujar Usman Hamid melalui keterangan tertulis, Senin .KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN
”Polisi seharusnya bertugas melindungi warga yang mengekspresikan hak berpendapatnya secara damai. Sepekan terakhir, mengapa polisi terkesan justru melindungi penyerang? Siapa dalang pelaku penyerangan pertemuan dan ekspresi damai itu?” ujarnya. Tak sebatas itu, mereka juga meminta agar diusut pula polisi yang bukannya mencegah dan menindak pelaku intimidasi, melainkan justru cenderung melakukan pembiaran.
Mengacu data Amnesty International Indonesia, sejak Januari 2019 hingga September 2024 terdapat sedikitnya 255 kasus intimidasi dan serangan fisik terhadap setidaknya 482 pembela hak asasi manusia. Mereka terdiri dari aktivis, masyarakat adat, akademisi, dan jurnalis.Khusus terkait peristiwa pembubaran diskusi di Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menangkap lima orang.
Amnesty Internasional Kebebasan Berpendapat Pembubaran Diskusi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polisi Didorong Ungkap Dalang di Balik Bubarnya Diskusi Silaturahmi KebangsaanAparat kepolisian didorong untuk mengungkap dalang yang memerintahkan massa tak dikenal membubarkan acara diskusi 'Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional' yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.
Baca lebih lajut »
Amnesty International Kritik Dihapusnya Nama Soeharto di TAP MPR 11/1998: Langkah Mundur ReformasiAmnesty International mengkritik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mencabut nama Presiden Soeharto dari Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca lebih lajut »
Masih Gelap, Dua Dekade Munir Diracun di Udara, Amnesty International: Padahal Masih Ada Peluang HukumUsman mengatakan, belum terungkapnya kasus pembunuhan Munir bukan lantaran ketidakmampuan aparat melakukan penyidikan.
Baca lebih lajut »
Amnesty International: Kunjungan Paus Fransiskus Momentum Desak Indonesia Selesaikan Pelanggaran HAMAmnesty International Indonesia berharap kunjungan Paus Fransiskus pada 3-6 September 2024 menjadi momentum untuk mendesak pemerintah Indonesia menyelesaikan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.
Baca lebih lajut »
Gelombang Protes atas Krisis Politik di Negara-negara Asia Termasuk Indonesia, Siapa 'Dalang' di Baliknya?Satu pertanyaan pokok ketika menganalisis gerakan massa ini adalah: siapa sebenarnya yang berada di balik protes besar-besaran ini?
Baca lebih lajut »
20 Tahun Dalang Pembunuhan Tak Tersentuh, Usman Hamid Tuding Negara Tak Berniat Usut Kasus Munir'Pembunuhan memang mungkin direncanakan satu orang, tapi perencanaan pembunuhan Munir tidak mungkin dilakukan oleh seseorang saja.'
Baca lebih lajut »