MPR masih melakukan kajian amandemen UUD 1945.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, memberikan tanggapan atas usulan Fraksi Nasdem soal amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Menurut Masinton, perihal revisi itu masih dikaji oleh MPR.
Baca Juga Dia melanjutkan, sebuah negara yang besar tidak boleh melaksanakan pembangunan secara terputus-putus. Dengan kata lain, tutur Masinton, tidak boleh hanya berdasarkan visi dan misi Presiden saja. Namun, dirinya menolak jika ide amandemen UUD 1945 membuka peluang kepada demokrasi terpimpin. Masinton mencontohkan Amerika Serikat menerapkan halauan negara tetapi tidak terjadi demokrasi yang terpimpin.
Dia menambahkan, halauan negara tidak cukup disematkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang saja."Tidak cukup, karena itu harus diletakkan dalam haluan negara. Dan itu tidak bertabrakan juga dengan sitem presidensial kita, presiden yang dipilih rakyat. Tapi sebuah negara harus dibuat oleh negara," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PKB soal Amendemen UUD 1945: Presiden Cukup Dua PeriodeFraksi PKB di MPR keberatan dengan rencana pembahasan masa jabatan presiden dalam amendemen UUD 1945. PKB menilai masa jabatan presiden cukup dua periode.
Baca lebih lajut »
Bambang Soesatyo Diyakini Bakal Memuluskan Amendemen UUD 1945PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap Bambang Soesatyo bersyarat untuk meloloskan amandemen.
Baca lebih lajut »
PAN Tak Sepakat Amendemen UUD 1945 Melebar dari RekomendasiFraksi PAN di MPR tak sepakat pembahasan amendemen UUD 1945 melebar ke hal-hal yang tak masuk dalam rekomendasi periode sebelumnya, seperti pemilihan presiden.
Baca lebih lajut »
Bola Liar Amendemen UUD 1945, Potensi Presiden Kembali Dipilih oleh MPR...Rencana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN dikhawatirkan akan menjadi bola liar.
Baca lebih lajut »
Wacana Amandemen UUD 45 Diprediksi Hanya Berpihak pada ParpolAlih-alih kepentingan rakyat, wacana tersebut cenderung berorientasi pada kepentingan partai politik.
Baca lebih lajut »
Tafsir liar amandemen UUD 45Tafsir itu mulai dari perpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden hingga presiden dipilih oleh MPR. Pakar mengingatkan, amandemen UUD 45 tak pernah menyelesaikan masalah bangsa.
Baca lebih lajut »