Albert menilai publikasi OCCRP yang menominasikan Presiden Jokowi sebagai tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 sebagai fitnah dan penghinaan terhadap kedaulatan Indonesia. Ia menekankan bahwa tuduhan tersebut tidak disertai bukti permulaan yang cukup dan dianggap sebagai 'Trial by NGO'.
) sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Menurut dia, publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia.“Tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau ‘Trial by NGO’ oleh OCCRP , jelas bukan hanya ditujukan terhadap Jokowi , melainkan juga Pemerintahan Indonesia,” kata Albert dikutip pada Rabu, 1 Januari 2025.
“Menominasikan Presiden ke-7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup, adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain. Sehingga, publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 Ayat Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik , yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005,” pungkasnya.
Menteri LH Hanif Faisol berikan motivasi untuk warga terutama pemuda di Tanah Bambu agar tak takut bersaing meski dari daerah.Pakar hukum menilai pernyataan Mahfud MD yang menyebut bahwa memaafkan koruptor melanggar Pasal 55 KUHP dapat berujung pada konsekuensi hukum. Beberapa drakor punya cerita yang begitu kuat hingga bikin penonton susah move on. Artikel ini membahas 5 drakor yang bikin gagal move on: Mr. Sunshine, Moon Lovers: Scar
Jokowi OCCRP Fitnah Korupsi Kebebasan Berexpression
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDI-P Sindir Penetapan Hasto Sebagai Tersangka Suap sebagai Kado NatalPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyindir penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) mereka, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDI-P menilai hal ini sebagai kado Natal dan semakin menguatkan dugaan adanya upaya untuk mengacak-acak partai.
Baca lebih lajut »
Hasto sebut Jokowi Laporkan Gitar dari Metallica ke KPK sebagai Pencitraan: Abis Itu Nggak Ada LagiSama Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraan, menerima gitar dari Metallica waktu itu dilaporkan ke KPK, habis itu nggak ada lagi laporan gratifikasi
Baca lebih lajut »
Gerindra: Belum ada bahasan Jokowi dan keluarga gabung sebagai anggotaKetua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya untuk bergabung dengan ...
Baca lebih lajut »
Berita Politik Sepekan: Jokowi Bukan Kader PDIP Lagi hingga Miftah Mundur sebagai Utusan Khusus PresidenBerita politik sepekan diwarnai dengan status keanggotaan Jokowi di PDIP hingga mundurnya Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo.
Baca lebih lajut »
Pengurus DPP Sebut Presiden Prabowo, Jokowi dan Gibran sebagai Anggota Kehormatan Partai GolkarDerek Loupatty menyebut, Presiden RI Prabowo Subianto dan eks Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) merupakan anggota kehormatan Golkar.
Baca lebih lajut »
Begini Respons Pramono saat PDIP Disebut sebagai Partai Perseorangan oleh JokowiPramono Anung menolak untuk menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut PDI-P sebagai ‘partai perseorangan’
Baca lebih lajut »