Alasan DPR 'Ngotot' Minta Divestasi Vale Lebih Dari 11%
Dimana saat ini pemerintah memiliki saham 20% dan saham publik 21,18% padahal didalam saham publik terdapat 59% dimiliki asing sehingga jika ditambah divestasi baru 11% maka total kepemilikan nasional belum mendominasi.
Oleh karena itu Komisi VII meminta penambahan divestasi lebih dari 11% kepada MIND ID agar kepemilikan nasional sesuai UU minerba yakni mencapai 51%. Selengkapnya simak ulasan Syarifah Rahma dengan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam Closing Bell,
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Alasan Mentan Syahrul Yasin Limpo Minta Tunda Diperiksa KPK, Ngaku Ada Acara di IndiaMenteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sedianya dijadwalkan dipanggil KPK pada hari ini terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementan.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR RI Minta Ketua PN Parigi Moutong Tak Intervensi PerkaraAchmad Dimyati Natakusumah, meminta Ketua Pengadilan Negeri (PN) Parigi Moutong Yakobus Manu tak intervensi sidang perkara istrinya,
Baca lebih lajut »
Direktur PT Garuda Indonesia Ungkap DPR Minta Jatah 80 Kursi Kelas Bisnis untuk Pergi HajiDPR meminta Maskapai Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi penerbangan kelas bisnis untuk 80 anggota DPR berangkat haji ke tanah suci.
Baca lebih lajut »
Gas Melon di Beberapa Wilayah Sumbar Mulai Langka, Anggota DPR Minta Pertamina InvestigasiGas melon alias gas elpiji 3 kilogram mengalami kelangkaan di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Pertamina disebut harus segera melakukan investigasi.
Baca lebih lajut »
DPR RI Minta Pemprov Sulsel-Pemkot Makassar Kolaborasi Bangun StadionKetua Komisi V DPR RI meminta agar Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjalin kolaborasi dalam membangun stadion.
Baca lebih lajut »
Tak Ada Aturan Pembatasan Iklan Rokok, Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Tunda Pengesahan RUU KesehatanSedikitnya 32 organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil meminta DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, khususnya isu pengendalian tembakau. Pasalnya di dalam RUU Kesehatan tak ada aturan soal pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
Baca lebih lajut »