AJI Minta Jokowi Cegah Penyingkiran 57 Pegawai KPK

AJI Minta Jokowi Cegah Penyingkiran 57 Pegawai KPK TempoNasional

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencegah penyikiran terhadap 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan tak lulus dalma tes wawasan kebangsaan. Setelah temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM tentang masalah di TWK, 'Ketika hak asasi manusia disepelekan, hukum direndahkan dan ketidakadilan didiamkan maka orang-orang patut bicara.

Dan menegaskan ketidaksetujuan TWK dijadikan 'alat' untuk mendepak pegawai yang justru berintegritas seperti yang pernah disampaikannya pada 17 Mei 2021.'Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi langkah-langkah perbaikan KPK, baik individu maupun institusi, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,' kata Jokowi saat itu.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

AJI Desak Presiden Jokowi Selesaikan Polemik TWK Pegawai KPKPresiden Jokowi diminta mengikuti rekomendasi Komnas HAM berupa tindakan korektif untuk mengangkat seluruh pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK.
Baca lebih lajut »

KPK Minta Masyarakat Sabar Soal Dakwaan Suap Mantan Penyidik |Republika OnlineKetua KPK mengaku tidak pandang bulu usut suap pengaturan kasus mantan penyidik.
Baca lebih lajut »

Liga 1: Aji Santoso Tunjuk Rachmat Irianto Jadi Kapten Persebaya SurabayaPelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, menunjuk Rachmat Irianto sebagai kapten untuk kompetisi Liga 1 2021-2022.
Baca lebih lajut »

Dewas KPK Dianggap Tidak Bertanggung Jawab Jika Tak Laporkan Lili Pintauli ke Penegak HukumPelaporan itu penting dilakukan untuk mengembalikan integritas KPK setelah seorang pimpinannya terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Baca lebih lajut »

KPK Tidak Percaya, akan Bandingkan LHKPN Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dengan Aset Aslinya - Tribunnews.comMenurut laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono tercatat
Baca lebih lajut »

Deretan Tersangka Kasus Suap Jual Beli Jabatan Pemkab Probolinggo Tiba di KPK17 tersangka tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tiba di KPK
Baca lebih lajut »