Tantangan DPR dan pemerintah kini adalah bagaimana mengawal proses perburuan nasib, penciptaan kekayaan (wealth creation) dan otonomi daerah dilakukan
Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung .
Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.
Menurut PBB pertumbuhan kaum urban di planet bumi bertumbuh 1.1 miliar antara tahun 2017 sampai 2030. Sifat urban dalam kehidupan kota adalah cerminan hidup kita. Perkotaan adalah dimensi ruang, dari kegiatan masyarakat menyambut asa dan cita, merangsek sumber daya. Sifat perkotaan sangat ekspansif dalam merangsek lahan-lahan hijau. Dia sangat haus akan air dan sumber daya.Kota-kota dengan kekuatan ekonomi besar, bersifat boros, namun sekaligus produktif. Pertarungan antar perkotaan untuk mendapatkan kapital dan sumber daya manusia, menjadi level global. Perkotaan dunia saling berkompetisi, sekaligus semakin terkoneksi sebagai jejaring besar kekuatan makhluk predator tertinggi menguasai dan menentukan nasib planet ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kuat, Potensi Benturan Kepentingan pada Dewan AglomerasiHal yang dikhawatirkan justru orang yang ditunjuk duduk di Dewan Aglomerasi tidak memahami masalah perkotaan.
Baca lebih lajut »
Gus Iqdam: Amalkan Ini Niscaya Bakal Punya Pondasi Rumah di Surga Sejak Masih di Duniamau dibangunkan rumah di surga? Bisa lakukan sholat berikut ini, sholat Awwabin.
Baca lebih lajut »
Wacana Kawasan Jabodetabekjur, Tugas Baru untuk Wapres Melalui Dewan AglomerasiWacana perluasan kawasan aglomerasi menjadi Jabodetabekjur usai Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota dinilai mempermudah mengatasi beragam masalah.
Baca lebih lajut »
Dewan Aglomerasi Diperingatkan Tak Ganggu Tupoksi Kepala DaerahKeberadaan Dewan Aglomerasi dalam Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) jangan sampai berbenturan dengan tugas dan fungsi (Tupoksi)
Baca lebih lajut »
Bicara soal Dewan Aglomerasi, Mendagri Tito: Ditunjuk PresidenMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan aglomerasi bukanlah untuk menyatukan daerah pemerintahan melainkan sinkronisasi program.
Baca lebih lajut »
Gelak Tawa Saat Usulan Sukabumi Masuk Kawasan Aglomerasi Saat Rapat RUU DKJAnggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan juga mengusulkan hal serupa. Menurutnya, tidak butuh waktu lama dari Ibu Kota menuju ke Sukabumi.
Baca lebih lajut »