Keberadaan Dewan Aglomerasi dalam Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) jangan sampai berbenturan dengan tugas dan fungsi (Tupoksi)
Keberadaan Dewan Aglomerasi dalam Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta jangan sampai berbenturan dengan tugas dan fungsi kepala daerah.Anggota Baleg DPR RI, Taufik Basari mengatakan, konsep aglomerasi sejatinya tidak menyatukan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur menjadi satu wilayah, melainkan mengoordinasikan daerah-daerah itu dalam mendukung pembangunan Jakarta.
“Ketika kita membicarakan bagaimana pembangunan Jakarta, bagaimana pengelolaan kawasan Jakarta, maka kita juga harus melibatkan kawasan-kawasan penunjang ini. Nah itulah yang disebut aglomerasi ini,” kata Taufik lewat keterangan resminya, Minggu . Namun dari segi tata kelola pemerintahannya, tambah Taufik, kawasan-kawasan penunjang tetap di bawah daerah otonominya masing-masing, di bawah arahan dari kepala daerah.
“Tangerang kembali pada Banten, Depok Bogor Bekasi kembali pada Jawa Barat, jadi memang dari segi pemerintahan mereka punya tata kelola pemerintahannya sendiri yang otonom,” ujarnya.“Ketika kita bicara soal DKJ dengan kawasan aglomerasi, maka kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kawasan aglomerasi harus menjadi tanggung jawab bersama,” tutup Taufik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pembusukan Demokrasi lewat Dewan AglomerasiBAU-bau pembusukan demokrasi di negeri ini semakin tercium Tentu ini bukan bau yang sedap karena namanya juga kebusukan
Baca lebih lajut »
Tito Beberkan Alasan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta Dipimpin WapresBerita Tito Beberkan Alasan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta Dipimpin Wapres terbaru hari ini 2024-03-13 14:30:20 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Mendagri Pastikan Dewan Aglomerasi Tak Ambil Alih Tugas PemdaRencana pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana tertuang dalam draf Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dipastikan tidak akan mengambil
Baca lebih lajut »
Bakal Ada Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur Usai Ibu Kota PindahMendagri Tito Karnavian mengungkapkan akan ada Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin wakil presiden (wapres) usai Jakarta tak lagi menjadi ibu kota.
Baca lebih lajut »
Pembentukan Dewan Aglomerasi Akal-akalan Pemerintah PusatPembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang didalamnya memuat usulan Wakil Presiden (Wapres) menjadi Dewan Pengarah Aglomerasi dinilai
Baca lebih lajut »
Fungsi Wapres di Dewan Pengarah Aglomerasi Cuma JembatanBadan Legislatif (Baleg) DPR RI memastikan kewenangan Wakil Presiden (Wapres) sebagai Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi dalam Rancangan Undang-undang Daerah Khusus
Baca lebih lajut »