AFPI turut memberikan masukan kepada OJK agar regulasi baru relevan dengan kebutuhan industri fintech.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI mengajukan adanya pengaturan lebih rinci mengenai asuransi untuk fintech peer to peer atau P2P lending dan pembatasan penggunaan jumlah platform pinjaman bagi satu debitur atau borrower.
"Ini menjadi yang salah satu kami usulkan untuk masuk dalam rancangan aturan soal P2P lending. Saya bilang ini supaya transparan di peraturan OJK terkait asuransinya, karena menurut saya sekarang belum terjelaskan semua asuransinya seperti bagaimana. Harus dijelaskan secara clear bahwa asuransi itu bukan jaminan lho, ini hanya sebagai proteksi tambahan," ujar Adrian kepada Bisnis, Jumat .
AFPI juga menyampaikan usulan pembahasan mekanisme perlindungan selain asuransi, seperti dalam bentuk tambahan pencadangan di perusahaan. Namun, menurut Adrian, usulan itu dapat menimbulkan polemik karena adanya aturan bahwa perusahaan P2P lending tidak boleh menjadi penjamin.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Klub Brasil Athletico Paranaense Pecat 2 Pemain Terlibat Pengaturan SkorKlub Brasil Athletico Paranaense memecat dua pemainnya yang dituduh terlibat dalam skandal pengaturan skor dan perjudian ilegal.
Baca lebih lajut »
APTRI usulkan kenaikan HPP gula di tingkat petani, jadi Rp15.000/kgAsosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan penyesuaian harga pembelian gula di tingkat petani atau harga pokok penjualan (HPP) menjadi sebesar ...
Baca lebih lajut »
Musra Usulkan Capres, Jokowi: Nanti Saya Beri Bisikan ke ParpolAda enam bakal capres dan cawapres yang diusulkan melalui Musyawarah Rakyat yang digelar kelompok sukarelawan pendukung Jokowi di pilpres lalu. Namun, dari enam opsi nama ini, Presiden belum memutuskan. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Usulkan Rp 400 Miliar Untuk Relokasi RSUD, Bupati: Sudah Direstui PresidenRencana pemkab merelokasi RSUD Jombang diklaim Bupati Mundjidah Wahab sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Pemkab segera mengusulkan anggaran pembangunan RSUD hingga mencapai Rp 400 miliar kepada pemerintah pusat.
Baca lebih lajut »
Menpora Usulkan ke Presiden Jokowi Tambahan Bonus untuk Atlet Peraih Medali di SEA Games |Republika OnlineIndonesia sudah melampaui harapan 69 medali dari Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
OJK Masih Evaluasi Sumber Gangguan Layanan yang Dialami BSI |Republika OnlineOJK meminta BSI percepat penyelesaian audit forensik yang saat ini sedang berjalan.
Baca lebih lajut »