pemerintah diminta untuk menahan diri dengan tidak memaksakan kehendak agar RUU Cipta Kerja disahkan dalam waktu dekat.
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Sikap itu sudah disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada DPR RI pada April lalu.
"Apakah ruu ini ini kan menjadi senjata untuk reformasi ekonomi?. Padahal kita tahu setelah adanya Covid-19 kondisi ekonomi global sangat berubah. Kalau kita salah membaca perubahan, upaya kita untuk melakukan reformasi ekonomi menjadi suatu permasalahan lain," jelasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan menunda pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Sikap itu sudah dia sampaikan kepada DPR.
** Saksikan"Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 Di sisi lain, Airlangga mengatakan RUU Cipta Kerja ini akan memangkas obesitas regulasi yang selama ini menghambat investasi. Sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat jika investasi dapat segera masuk dengan aturan yang lebih efisien.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Akademisi UI Paparkan Manfaat Omnibus Law RUU Cipta KerjaAkademisi UI, Ima Mayasari, menyatakan, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS)...
Baca lebih lajut »
DPR Klaim Tuntas Bahas 118 DIM RUU Cipta KerjaDPR selesai membahas 118 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja Bab 3 mengenai perizinan berusaha.
Baca lebih lajut »
Buruh dari Tim Tripartit Minta Klarifikasi DPR soal Tim Perumus RUU Cipta KerjaDPR menerima kedatangan serikat buruh yang tergabung dalam Tim Tripartit bentukan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/202
Baca lebih lajut »
DPR Selesai Bahas 118 DIM RUU Cipta Kerja BAB III |Republika OnlineBaleg DPR selesai membahas 118 DIM RUU CIptaker yang ada di BAB III
Baca lebih lajut »
30 Serikat Buruh Ikut Bahas RUU Cipta Kerja, DPR: Wakili 75% PekerjaSebanyak 30 serikat buruh dilibatkan DPR untuk membahas klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang omnibus law...
Baca lebih lajut »