Komnas HAM Temukan Pelanggaran HAM dalam Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak
JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebut 8 Unsur pelanggaran HAM dalam kasus gagal ginjal akut pada anak yang dipicu bahan berbaya pada obat sirup, dalam konfrensi pers Sabtu .
kebijakan penanganan kesehatan anak korban dinilai tidak efektif, dan pengawasan pada produksi dan distribusi obat lemah.Gagal Ginjal Anak Muncul lagi, Ini Tips Deteksi Dini bagi Orang Tua dari Dinkes DKI Jakarta “3 keluarga yang kami datangi, di antara mereka orang tuanya terpaksa kehilangan pekerjaan karena harus mengurus anaknya ke rumah sakit. Penanganan kasus gagal ginjal dengan tindakan tidak efektif merupakan bentuk pembiaran pemerintah,” ujar Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah.
Pemerintah diminta lebih transparan dan responsif dalam menangani kasus ini, serta mempercepat pemulihan kondisi dan psikologis korban dan keluarganya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM Dorong Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM BeratSelain penyelesaian kasus, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengingatkan tentang pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Temukan 2 Indikasi Pelanggaran HAM pada Relokasi SDN Pondokcina 1 DepokKomnas HAM temukan dua indikasi pelanggaran HAM pada kasus relokasi dan alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 Depok.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM soal Gagal Ginjal Akut: Pemerintah Tak Transparan dan Lambat MenanganinyaKomnas HAM berkesimpulan pemerintah tidak transparan dan tanggap dalam proses penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak
Baca lebih lajut »
Ada Upaya Gagalkan Kasus Gagal Ginjal Akut AnakTerkait hal tersebut, Kuasa Hukum Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut Tegar Putu Hena mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa para tergugat ingin kasus ini gagal sebelum dimulai. MediaIndonesia ReferensiBangsa GagalGinjal Sumber:
Baca lebih lajut »
Di Depan Kantor Dirjen Pajak, Buruh: Kasus Rafael hingga Eko, Bukti Reformasi Sri Mulyani GagalPresiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, reformasi birokrasi yang dijalankan Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak menjabat rupanya gagal.
Baca lebih lajut »
Buntut Kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto, Sri Mulyani Dinilai Gagal Reformasi Kementerian KeuanganSri Mulyani dinilai gagal melakukan reformasi di Kementerian Keuangan karena kasus Rafael Alun, Eko Darmanto, dan Andhi Pramono.
Baca lebih lajut »