Badan Penyelenggara (BP) Haji melantik 35 pejabat baru setingkat eselon II-IV, yang melibatkan unsur aparat penegak hukum untuk memastikan layanan haji tahun 2026 lebih berintegritas. Selain memindahkan pejabat dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag RI, BP Haji juga melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum, KPK, dan TNI. BP Haji mengedepankan integritas sebagai syarat utama rekrutmen pejabat dengan melibatkan mantan penyidik KPK dan individu dari institusi seperti TNI dan Kejaksaan.
Pelantikan 35 pejabat setingkat eselon II-IV Badan Penyelenggara di Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, pada Senin .
"Salah satu yang penting, kita melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji akan sesuai dengan koridor yang telah kita sepakati, termasuk di Undang-Undang Haji, juga berbagai hal yang berkaitan dengan kepastian pelaksanaan haji sesuai aturan yang berlaku," kata Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin.
Ia menegaskan BP Haji mengedepankan integritas sebagai syarat utama rekrutmen pejabat dengan melibatkan beberapa mantan penyidik KPK yang dikenal berintegritas tinggi serta individu dari institusi, seperti TNI dan Kejaksaan yang kini resmi bergabung untuk memperkuat lembaga tersebut. Ia berharap dengan melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum, pelayanan haji dapat berjalan sesuai koridor Undang-Undang Haji serta Peraturan Presiden.
BP Haji Pelantikan Pejabat Integritas Aparat Penegak Hukum
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BP Haji Lantik 35 Pejabat, Libatkan Unsur Aparat Penegak HukumBadan Penyelenggara (BP) Haji melantik 35 pejabat baru setingkat eselon II-IV yang melibatkan unsur aparat penegak hukum untuk memastikan layanan haji tahun 2026 lebih berintegritas. Selain memindahkan para pejabat dari Ditjen PHU, BP Haji juga melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum, KPK, hingga TNI. BP Haji berharap dengan pandangan baru dari para pejabat tersebut, layanan haji dapat berjalan lebih baik dan sesuai koridor Undang-Undang Haji serta Peraturan Presiden.
Baca lebih lajut »
BP Haji Libatkan Kejaksaan, Polisi, dan Mantan Penyidik KPK untuk Tingkatkan IntegritasBadan Penyelenggara Haji (BP Haji) meningkatkan integridas dengan melibatkan unsur dari Kejaksaan, Kepolisian, dan mantan penyidik KPK.
Baca lebih lajut »
BP Haji Bertemu Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Bahas Persiapan Haji 2025-2026Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Simanjuntak bertemu dengan Deputi Kerja Sama Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi
Baca lebih lajut »
(Hampir) Robohnya Pengadilan KamiLembaga penegak hukum, baik KPK maupun kejaksaan, agaknya masih enggan menjadikan korupsi peradilan sebagai prioritas.
Baca lebih lajut »
Said Minta KPK Bertindak Proporsional dan Jaga Marah KPK Terkait Status Hukum HastoSaid berharap tidak ada pihak yang menggiring opini lebih maju dari proses hukum terkait kasus Hasto dan KPK. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum dalam situasi ekonomi yang menantang dan meminta KPK untuk bertindak proporsional serta menjaga kelembagaannya dari intervensi.
Baca lebih lajut »
KPK Tak Masalah Wali Kota Semarang Hevearita Ajukan PraperadilanKPK melalui Biro Hukum KPK siap menghadapi dan mengawal proses persidangannya.
Baca lebih lajut »