Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen menangani krisis iklim dengan menyusun dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), mulai dari NDC Pertama (First
Namun, sejumlah lembaga perwakilan masyarakat menilai bahwa penyusunan dokumen NDC di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi yang inklusif dan bermakna, terutama bagi masyarakat yang terdampak dan pihak-pihak non-pemerintah pusat yang lazim disebut sebagai Non-Party Stakeholders atau NPS.
“Untuk mencapai hal tersebut, dimensi keadilan iklim yang mencakup keadilan distributif, keadilan rekognitif, keadilan prosedural, keadilan restoratif-korektif, dan keadilan gender semestinya secara otomatis dilakukan dan disediakan oleh pemerintah guna pemenuhan hak asasi kepada warga negara sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi,” tambahnya.
Lebih lanjut lagi, sambung dia, skema mitigasi masih lebih dikedepankan oleh pemerintah Indonesia, dibandingkan skema adaptasi yang dibutuhkan oleh perempuan untuk bertahan dalam situasi krisis iklim dan bencana.
Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RPP Manajemen ASN Atur 10 Hal, Kode Etik PNS sampai HonorerPemerintah sudah melakukan rangkaian pembahasan Panitia Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) Penyusunan RPP Manajemen ASN.
Baca lebih lajut »
Tak Berdaya Hadapi Serangan Hacker, Lembaga Pemerintah Saling Lempar Tanggung Jawab di DPRBerita Tak Berdaya Hadapi Serangan Hacker, Lembaga Pemerintah Saling Lempar Tanggung Jawab di DPR terbaru hari ini 2024-06-28 10:15:52 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Tak Berdaya Hadapi Serangan Hacker, Lembaga Pemerintah Saling Lempar Tanggung Jawab di DPRBerita Tak Berdaya Hadapi Serangan Hacker, Lembaga Pemerintah Saling Lempar Tanggung Jawab di DPR terbaru hari ini 2024-06-28 10:15:52 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
282 Data Lembaga Pemerintah Disekap Hacker, 18 Pulih Akhir Juni 2024PDN diserang hacker menyebabnyak 282 data terdampak. Sudah 44 pulih, dan ditargetkan 18 pulih pada akhir bulan.
Baca lebih lajut »
282 Data Lembaga Pemerintah Dikunci Hacker, 18 Pulih Akhir Juni 2024PDN diserang hacker menyebabnyak 282 data terdampak. Sudah 44 pulih, dan ditargetkan 18 pulih pada akhir bulan.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemerintah Jelaskan Soal Penurunan Anggaran Kementerian/Lembaga 2025Martin juga mengingatkan, akibat turunnya anggaran tersebut maka rencana program inisiatif yang ditawarkan oleh kementerian dan lembaga menjadi sangat sedikit. Bahkan bisa jadi hampir sulit.
Baca lebih lajut »