Martin juga mengingatkan, akibat turunnya anggaran tersebut maka rencana program inisiatif yang ditawarkan oleh kementerian dan lembaga menjadi sangat sedikit. Bahkan bisa jadi hampir sulit.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai pagu indikatif anggaran tahun 2025 di berbagai kementerian dan lembaga mengalami penurunan angka yang cukup besar. Menurut dia, angka penurunannya signifikan hingga lebih 40 persen.
'Pengamatan saya, akibat penurunan yang sangat signifikan itu menyebabkan berbagai kementerian/lembaga hanya berani menganggarkan kegiatan yang sifatnya rutin dan operasional,' wanti Martin. 'Atau, apakah penerimaan negara turun sehingga Pagu Indikatif pun harus mengalami penurunan yang cukup signifikan?,' imbuh dia.
Penurunan Anggaran Diungkap BahlilPenurunan anggaran kementerian/lembaga salah satunya dirasakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal . Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa .
'Saya tidak bermaksud untuk mengeluh, hanya memberikan satu diskursus untuk kita, kalau tanggung jawabnya sekian, idealnya itu juga harus dibebani dengan anggaran,' kata Bahlil.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPR Harap Pemerintah Jelaskan Sebab Mundurnya Kepala Otorita IKNKetua DPR RI Puan Maharani berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatannya
Baca lebih lajut »
Ketua DPR harap pemerintah jelaskan sebab mundurnya Kepala Otorita IKNKetua DPR RI Puan Maharani berharap pemerintah bisa menjelaskan secara transparan soal penyebab mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan ...
Baca lebih lajut »
PKS Minta Pemerintah Jelaskan di Mana Tanah untuk TaperaPemerintah diminta untuk menjelaskan di mana lokasj tanah atau lahan yang akan dibangun perumahan rakyat hasil pemotongan gaji secara sepihak
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Segera Panggil Kapolri dan Jaksa AgungDPR melalui Komisi III DPR akan minta keterangan Kapolri Jenderal Sigit dan Jaksa Agung Burhanuddin.
Baca lebih lajut »
Ketua Baleg DPR: Sangat Tak Mungkin Presiden Bentuk Kabinet Minta Persetujuan DPRSupratman Andi Agtas menegaskan, sangat tidak mungkin presiden membentuk kabinet pemerintahan harus melalui persetujuan
Baca lebih lajut »
AJI soal RUU Penyiaran: Kami Minta DPR Tangguhkan sampai Ada DPR yang BaruAJI menegaskan menolak draf revisi Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran dan minta pembahasannya ditunda.
Baca lebih lajut »