Perppu KPK dinilai ibarat buah simalakama untuk Presiden Joko Widodo. Jika diterbitkan parpol koalisi geram, jika tidak diterbitkan rakyat bisa berang.
UU KPK hasil revisi disahkan DPR atas keputusan bersama pemerintah, 17 September lalu. Meski Jokowi tak meneken UU hasil revisi, payung hukum baru bagi lembaga antirasuah itu otomatis berlaku.Merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU yang sudah disepakati bersama DPR dan pemerintah dikirim ke presiden untuk disahkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua KPK Singgung Perppu KPK di Hadapan Plt MenkumhamHingga kini belum jelas apakah Presiden Jokowi akan menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Politisi Golkar: inkonstitusional tekan Presiden terbitkan Perppu KPKAnggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo menilai inkonstitusional apabila ada pihak-pihak yang mencoba menekan Presiden Joko Widodo agar ...
Baca lebih lajut »
Perppu KPK, Golkar: Tekan Presiden dengan Demo Rusak DemokrasiGolkar menilai, upaya penekanan elemen masyarakat terhadap Jokowi tidak dibenarkan konstitusi.
Baca lebih lajut »
Hari Ini 'Deadline' Perppu KPK, Ngabalin: Jangan Main Ancam'Jangan main deadline. Nggak bisa dalam bentuk ancaman. Kan ini negara. Pemerintahan ini kan representasi negara. Kalau deadline terkait Perppu, jangan mengancam,' kata Ali Mochtar Ngabalin. Ngabalin PerppuKPK
Baca lebih lajut »
'Perppu KPK Makin Hari Makin Jauh'Ray melihat, realita politik saat ini adalah Jokowi dikontrol oleh partai pengusungnya di Pemilu 2019.
Baca lebih lajut »
Jokowi Belum Bersikap soal Perppu KPKPresiden Jokowi sama sekali belum bersikap mengenai Perppu KPK, meski mahasiswa memberi tenggat waktu hingga 14 Oktober dan mengancam kembali turun ke jalan.
Baca lebih lajut »