14 Saksi Kasus Pengadaan dan Perizinan di Penajam Paser Utara Diperiksa KPK
pekerjaan pengadaan barang, jasa, dan perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Tahun 2021-2022.
Kemudian, Yitno selaku karyawan CV Tahrea Karya Utama, Haerul selaku karyawan CV Pesona Bukit Berkah, Luqman Hakim Fajar selaku karyawan swasta PT Waru Kaltim Plantation , dan Endang Fitriani selaku CV Karya Taka Cont. Atas adanya beberapa proyek tersebut, tersangka Abdul Gafur diduga memerintahkan tersangka Mulyadi, tersangka Edi, dan tersangka Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Periksa Ketua DPRD DKI Jakarta Sebagai Saksi Kasus Formula EKPK hari ini (08/02) memeriksa ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebagai saksi kasus Formula E.
Baca lebih lajut »
KPK Digugat Praperadilan Terkait Pemblokiran Aset Kasus Kasus Helikopter AW-101KPK Digugat Praperadilan Terkait Pemblokiran Aset Kasus Kasus Helikopter AW-101. Jhon juga meminta hakim membatalkan pemblokiran uang negara sebesar Rp139,43 miliar. Uang itu ada di rekening PT. Diratama Jaya Mandiri.
Baca lebih lajut »
Dinkes Lampung Sebut 245 Kasus Covid-19 Berasal dari 14 Daerah |Republika OnlineDinkes Lampung menyebut hanya Lampung Barat yang nihil kasus harian
Baca lebih lajut »
Kasus Suap Rahmat Effendi, KPK Dalami Penganggaran Proyek dan Ganti Rugi Lahan Polder Bekasi - Tribunnews.comKepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Bekasi Dinar Faisal Badar diperiksa KPK.
Baca lebih lajut »
Kasus RAPBD Jambi, KPK Panggil Bupati Tanjung Jabung TimurDalam konstruksi perkara yang dijelaskan KPK, Apif merupakan orang kepercayaan dan representasi dari Zumi Zola. TempoNasional
Baca lebih lajut »
KPK Panggil Sekjen DPC Demokrat Terkait Kasus Suap Bupati Penajam Paser UtaraKPK kembali menjadwalkan memeriksa Sekjen DPC Demokrat Balikpapan Syamsuddin dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Baca lebih lajut »