Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk KPK menjalankan program layanan 'SMS blast', bukan sebuah jumlah yang besar untuk upaya yang dilakukan KPK. Berita selengkapnya:
ANTARA - Dalam APBN 2023 terdapat anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk KPK menjalankan program layanan "SMS blast" terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.
Program ini merupakan upaya KPK untuk meningkatkan budaya antikorupsi di tengah masyarakat. Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai, anggaran tersebut bukanlah sebuah jumlah yang besar untuk upaya yang dilakukan oleh KPK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Anggarkan Rp 1,2 Miliar untuk SMS BlastKPK menganggarkan Rp 1,2 miliar untuk layanan SMS blast. Layanan itu digunakan untuk menyebar SMS terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Baca lebih lajut »
Penerimaan Pajak 2022 Lampaui Target, Sri Mulyani: Capai Rp1.716,8 TriliunPenerimaan pajak sepanjang 2022 mencapai Rp1.716,8 triliun atau 115,6 persen dari target sebesar Rp1.485 triliun dan naik 34,3 persen (yoy) dari Rp1.278,6 triliun
Baca lebih lajut »
Ngotot Petinggi KPK Naikan Status Kasus Formula E Ke Penyidikan, Benarkah Demi Jerat Anies Jadi Tersangka?BW menyebut, sejumlah pimpinan KPK bahkan ingin mengubah Perkom KPK demi menaikan status kasus Formula E
Baca lebih lajut »
2 Pencuri Laptop Jaksa KPK Berhasil Ditangkap, KPK: Proses Hukum Diserahkan ke Polisi - Pikiran-Rakyat.comKepolisian berhasil menangkap dua orang pencuri laptop dan alat lainnya milik jaksa KPK. KPK menyerahkan kasus ini kepada kepolisian.
Baca lebih lajut »
Pasangan Singapura Habiskan Rp1,1 Miliar untuk Pernikahan Bertema Sekolah Sihir Harry PotterDekorasi pernikahan pasangan asal Singapura itu bahkan menghadirkan Hedwig yang membuat tamu undangan seakan berada di dunia Harry Potter.
Baca lebih lajut »
Simulasi Hitungan Pajak untuk Pekerja Gaji Rp5.000.000, Tak Sampai Rp1.000/Hari | merdeka.comDirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor menegaskan bahwa, aturan tarif pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) justru memberikan porsi yang adil terhadap pekerja sesuai penghasilannya.
Baca lebih lajut »