Kaleidoskop 2024 Regional di Sulawesi Tenggara, ada berbagai kejadian di antaranya, menantu bunuh mertua akibat dendam dihina hamil di luar nikah, Pemprov Sultra beli kapal bodong, hingga Supriyani guru Honorer di Konawe Selatan diduga aniaya anak polisi.
Kasus seorang menantu bunuh mertua di Kendari membuat heboh pada awal tahun 2024. Pelaku bernama Novi , nekat menghabisi nyawa mertuanya. Korban diketahui bernama Mirna .
Kasus pembunuhan berawal saat Novi mengajak mertuanya, Mirna belanja Minggu sekitar pukul 08.00 Wita. Awal kasus bermula, saat ibu dua anak yang sudah mengajar sejak 2009 di SDN 4 Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dipaksa mengakui telah menganiaya seorang bocah SD kelas 2. Supriyani mulai dipenjara pada Rabu . Menurut orang tua bocah bernama Aipda Wibowo, kasus terjadi sekitar April 2024.
Supriyani mengakui hanya mampu membayar hingga Rp 10 juta. Belakangan, Supriyani menawarkan dan memberi uang Rp 2 juta. Namun, uang sebanyak ini kata Supriyani, bukan untuk mengakui kesalahan, namun hanya untuk membantu biaya beli obat si bocah yang mengaku dipukul. Karena polisi dan jaksa kurang saksi dan bukti, Hakim PN Andoolo membebaskan Supriyani dan meminta nama baiknya dipulihkan. Dua polisi di Polsek Baito, Kapolsek dan Kanit Reskrim dicopot dari jabatan dan menjalani demosi selama 2 tahun. Keduanya terbukti memeras Supriyni sebesar Rp 2 juta. Uang tersebut digunakan untuk merehabilitasi Bangunan Polsek Baito.Santri Mengaku Disekap, Ternyata Sengaja Lari dari PondokSeorang santri Pondok Pesantren di Konawe Selatan, hilang dari pondok selama 6 bulan.
Beli Kapal di Zaman Gubernur Ali Mazi Terungkap, Pemprov Rugi Rp8,9 MiliarMenjelang akhir tahun 2024, BPKP mengungkap korupsi zaman Gubernur Ali Mazi dengan kerugian negara mencapai Rp 8,94 miliar di Pemprov Sulawesi Tenggara. Hal ini berdasarkan hasil audit atas pengadaan kapal jenis yacht merek Azimuth Atlantis pada tahun 2020 yang dibeli dengan anggaran Rp 9,8 miiar.
Dirkrimsus Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Bambang Widjanarko melalui Kasubdit Tipikor AKBP Rico Fernanda, Selasa mengatakan, lamanya penyelidikan atas kasus ini karena Polda harus koordinasi. Kata Rico, Polisi sudah menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum, namun memerlukan BPKP untuk membuktikan adanya perhitungan kerugian negara.
'Hal penting lainnya, kapal ini memiliki jangka waktu untuk tinggal di Indonesia, ada perpanjangan surat adminstrasi yang harus di penuhi pemilik kapal dalam jangka waktu tertentu namun tidak diperpanjang,' Jaga Rico. 'Dirkrimsus Polda sudah menemukan perbuatan melawan hukum. Namun, untuk menentukan kerugian negara memerlukan kerjasama BPKP,' ujar Rico. Diketahui, terkait dugaan kasus korupsi kapal Azimuth Atlantis yang dibeli Pemprov Sultra pada 2020, Polda sudah meminta audit ke BPKP sejak September 2023. Namun, BPKP memerlukan waktu sekitar setahun dan baru mengeluarkan hasil audit pada Oktober 2024.
Ada tujuh kecamatan di Kota Kendari yang terendam banjir. Ketujuhnya yakni, Kecamatan Kendari, Kendari Barat, Wua-wua, Baruga, Mandonga, Kadia dan Poasia.
Menantu Bunuh Mertua Di Kota Kendari Novi Damayanti Korupsi Kapal Azimuth Azimut Atlantis Supriyani Guru Honorer Di Konawe Selatan Bunuh Mertua Di Kendari
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kaleidoskop 2024: Ini 5 Resep yang Paling Banyak Dicari Sepanjang Tahun 2024, Ada Udang BalonApakah Kamu termasuk yang mencari resep-resep makanan viral berikut ini?
Baca lebih lajut »
Kaleidoskop 2024: 15 Artis Meninggal Dunia Sepanjang Tahun 2024 yang Cukup Mengejutkan PublikAda beberapa artis meninggal dunia sepanjang tahun 2024 yang cukup mengejutkan publik.
Baca lebih lajut »
Sediakan Perlindungan Pemain dalam Ajang AFF 2024Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024
Baca lebih lajut »
Jadwal Lengkap Pilkada 2024, Putaran Kedua Hingga PelantikanJadwal pemilu pilkada 2024, putaran kedua pilkada 2024 dan pelantikan pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
MK Telah Terima 210 Gugatan Pilkada 2024: Gubernur 2, Bupati 168, Wali Kota 39Pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 dibuka pada 27 November 2024 hingga 18 Desember 2024.
Baca lebih lajut »
MK Terima 214 Gugatan Hasil Pilkada 2024, termasuk Dua Sengketa PilgubPengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 berlangsung selama 27 November 2024 - 18 Desember 2024
Baca lebih lajut »