Pemkab Kobar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI untuk LKPD TA 2025, menegaskan komitmen kuat terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pemkab Kobar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI untuk LKPD TA 2025 , menegaskan komitmen kuat terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pemkab Kobar kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah. Keberhasilan meraih WTP secara berturut-turut ini menjadi bukti nyata kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kobar. Hal ini menunjukkan dedikasi dalam menjaga daerah yang transparan dan akuntabel. Pencapaian ini diharapkan dapat terus memotivasi seluruh jajaran untuk mempertahankan standar tinggi dalam pengelolaan anggaran.
Nurhidayah menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah motivasi untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Tujuan utama dari seluruh pengelolaan APBD adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Bupati Nurhidayah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas kerja keras dan komitmen mereka. Dedikasi ini telah berhasil menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.
Opini WTP ke-12 kali ini semakin memperkuat citra Pemkab Kobar sebagai entitas yang serius dalam menjalankan prinsip-prinsip Pencapaian ini mencerminkan sinergi yang kuat antara berbagai instansi di Pemkab Kobar dalam mengimplementasikan kebijakan keuangan. Proses pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi utama. Hal ini juga menunjukkan kematangan dalam pelaporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan. Lebih lanjut, Bupati Kobar menekankan bahwa seluruh pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berorientasi pada kemaslahatan publik.
Kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan mutu pelayanan publik menjadi prioritas utama. WTP adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, Nurhidayah menambahkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan juga menjadi fokus utama.
Penguatan sistem pengendalian internal akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap Pemkab Kobar dapat terus terjaga dan meningkat. Ini adalah bagian dari visi jangka panjang untuk pelayanan publik yang prima.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Akbar, kepada Bupati Kobar Nurhidayah di Palangka Raya. Penyerahan ini menandai selesainya proses audit yang komprehensif. Momen ini juga menjadi ajang diskusi terkait temuan dan rekomendasi. Dodik Achmad Akbar menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Kriteria penilaian meliputi standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Proses ini memastikan objektivitas penilaian. Secara umum, Dodik menyatakan bahwa tata kelola keuangan pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah termasuk baik. Namun, BPK RI merekomendasikan pemerintah daerah untuk menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat juga diperlukan untuk menunjang belanja daerah. Pemerintah daerah juga wajib memulihkan kerugian daerah yang menjadi temuan pemeriksaan dan menindaklanjuti temuan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima
Pemkab Kobar Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK RI LKPD TA 2025 Pengelolaan Keuangan Transparan Akuntabel
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemkab Probolinggo Raih Opini WTP ke-13 Kali Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan AkuntabelPemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Read more »
Dean Pertahanan RI: Persepsi Kekhawatiran atas Bandara Kertajati Sebagai Pangkalan AS Wajar tapi Jangan BerlebihanMayjen TNI (Purn) Budi Pramono, Dean Atase Pertahanan RI di Iran 2009-2012, menilai persepsi publik yang khawatir Bandara Kertajati akan dijadikan pusat MRO Hercules sekaligus pangkalan AS adalah hal wajar dalam hubungan internasional. Namun, dia mengingatkan agar analisis tidak berlebihan dan tidak sampai memicu panik. Budi menegaskan tidak ada bukti bahwa Kertajati akan menjadi pangkalan militer AS dan menekankan pentingnya transparansi serta kepatuhan terhadap aturan.
Read more »
Guru Besar UGM Cium Ada Perubahan Sikap yang Tak Biasa Usai Mama Sinta Lapor Polisi soal Pesta BabiPerubahan sikap yang terjadi saat ini menjadi hal yang wajar untuk dipertanyakan oleh publik.
Read more »
Sensus Ekonomi Kobar 2026 Dimulai, BPS Fokus Data Usaha Besar dan MenengahBadan Pusat Statistik (BPS) Kotawaringin Barat (Kobar) resmi memulai Sensus Ekonomi Kobar 2026, dengan fokus utama pendataan usaha besar dan menengah guna memetakan potensi ekonomi daerah.
Read more »