Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, terus mengawal ketersediaan elpiji tiga kilogram di wilayahnya untuk memastikan pasokan aman dan harga terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah daerah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk elpiji tiga kilogram guna melindungi daya beli masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, terus mengawal ketersediaan elpiji tiga kilogram di wilayahnya untuk memastikan pasokan aman dan harga terjangkau bagi masyarakat, mengatasi tantangan distribusi yang ada.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasokan tetap aman dan mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Langkah proaktif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Sukamara, Didik, menyatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan distribusi elpiji tiga kilogram berjalan lancar di seluruh wilayah. Pernyataan ini disampaikan pada hari Sabtu, 30 Mei, setelah serangkaian evaluasi menyeluruh. Pemantauan ini penting untuk mengidentifikasi potensi masalah dan memastikan kelancaran rantai pasok.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah melakukan evaluasi bersama instansi terkait menyusul adanya laporan masyarakat mengenai harga jual yang melebihi ketentuan. Evaluasi ini bertujuan untuk menindaklanjuti keluhan warga dan memastikan kepatuhan terhadap Pemkab Sukamara telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk elpiji tiga kilogram guna melindungi daya beli masyarakat. Untuk Kecamatan Sukamara, HET ditetapkan sebesar Rp35 ribu per tabung, sementara untuk Kecamatan Jelai, HET mencapai Rp45 ribu per tabung. Penetapan harga ini mempertimbangkan faktor geografis dan biaya distribusi di masing-masing wilayah.
Dalam praktiknya, harga elpiji tiga kilogram di beberapa kecamatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Di Kecamatan Sukamara, Balai Riam, dan Permata Kecubung, harga berkisar antara Rp29 ribu hingga Rp32 ribu per tabung. Namun, di Kecamatan Pantai Lunci dan Jelai, harga sedikit lebih tinggi, yakni sekitar Rp33 ribu hingga Rp36 ribu per tabung, karena adanya faktor geografis dan biaya distribusi tambahan.
Didik menjelaskan bahwa perbedaan harga di sejumlah desa dipengaruhi oleh tingginya biaya distribusi, terutama untuk wilayah yang harus dijangkau melalui jalur sungai atau daerah dengan akses jalan terbatas. Beberapa desa seperti Pangkalan Muntai dan Petarikan memerlukan biaya angkut tambahan menggunakan kapal agar dapat lebih cepat sampai ke masyarakat. Distribusi melalui jalur darat seringkali terkendala kondisi jalan tanah merah yang berisiko menyebabkan kerusakan tabung, menambah kompleksitas logistik.
Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga elpiji tiga kilogram, Pemkab Sukamara terus berkoordinasi erat dengan aparat keamanan serta pihak terkait lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala distribusi yang mungkin muncul di lapangan. Kolaborasi multi-pihak ini menjadi kunci dalam memastikan kelancaran penyaluran elpiji hingga ke pelosok daerah. Selain upaya pengawasan, Pemkab Sukamara juga berhasil memperoleh tambahan alokasi elpiji tiga kilogram sebanyak 2.400 tabung dari Pertamina.
Tambahan pasokan ini didistribusikan secara merata ke lima kecamatan di wilayah tersebut. Penambahan kuota ini diharapkan dapat memperkuat stok dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih optimal. Tambahan pasokan elpiji tersebut juga dimanfaatkan dalam pelaksanaan pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam pasar murah ini, elpiji tiga kilogram ditawarkan dengan harga Rp25 ribu per tabung, jauh di bawah HET.
Setiap kecamatan mendapatkan kuota 280 tabung, dan setiap warga dapat membeli satu tabung dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), memastikan distribusi yang adil dan merata. Langkah ini merupakan upaya konkret untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Dolar Asean menegaskan bahwa Pemerintah Kota Mataram menegaskan Stok Elpiji 3 Kg di wilayahnya aman dan tercukupi, menepis kekhawatiran kelangkaan. Warga diimbau tidak panik dan berpartisipasi dalam pengawasan distribusi gas subsidi ini.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan, bersama Pertamina dan Hiswana Migas, menjamin ketersediaan elpiji bersubsidi Pekalongan aman hingga akhir 2026. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir atau melakukan panic buying. PT Pertamina Patra Niaga menggelar Operasi Pasar Elpiji Tiga Kilogram di Belitung dengan 1.120 tabung, dijual sesuai HET. Masyarakat diimbau tak panik, stok aman!
Fakta Unik: Kuota Melimpah, Wabup Belitung Sidak Penjualan Kelangkaan Elpiji Bersubsidi 3 Kg yang Misterius Wakil Bupati Belitung Syamsir melakukan sidak penjualan kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kilogram menyusul keluhan masyarakat. Kuota sebenarnya cukup, namun mengapa elpiji tetap sulit didapat
Pemerintah Sukamara Elpiji Tiga Kilogram Harga Eceran Tertinggi Ketersediaan Elpiji Pasar Murah
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pelayanan Kurban Gratis di RPH Muara Teweh, Dukungan Pemerintah Daerah untuk Ibadah KurbanPemerintah Kabupaten Barito Utara menyediakan layanan kurban gratis di RPH Muara Teweh untuk Idul Adha 1447 H, guna memastikan penyembelihan yang higienis dan sesuai standar kesehatan. Kebijakan ini berlaku untuk rumah ibadah seperti masjid dan mushala, serta instansi pemerintah yang ingin melaksanakan penyembelihan hewan kurban mereka. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan proses kurban berjalan lebih baik, higienis, dan sesuai standar kesehatan yang ditetapkan.
Read more »
Pemerintah Jayapura Tanam Cabai Juwita untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan LokalPemerintah Kabupaten Jayapura melalui Distrik Sentani menanam cabai Juwita di Kampung Yahim, Sentani, sebagai upaya strategis memperkuat ketahanan pangan lokal dan meningkatkan ekonomi petani.
Read more »
Pemerintah Identifikasi 139 PKS Beli TBS di Bawah Harga, Wamentan Sudaryono: Harga Dunia Turun Tidak Ada AlasanWakil Menteran Pertanian Sudaryono menegaskan pemerintah telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit yang membeli TBS di bawah harga ketetapan pemerintah daerah. Pemerintah meminta refinery dan eksportir melakukan transaksi dengan harga wajar sesuai pasar. Sebanyak 16 PKS mulai menyesuaikan harga setelah rapat dengan asosiasi, namun pemerintah ingin langkah koreksi diperluas. Sudaryono juga meluruskan bahwa PT DSI berfungsi sebagai pengelola dan pengawas tata niaga, bukan mengambil keuntungan, untuk transparansi dan akuntabilitas. Industri sawit tetap berjalan normal selama transisi.
Read more »
Ombudsman RI Siap Mengawal Transparansi SPMB 2026 melalui Tiga Tahap PengawasanOmbudsman RI menyiapkan pengawasan menyeluruh atas Sistem Penerimaan Murid Baru 2026, mencakup pra‑pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca‑pelaksanaan, dengan fokus pada objektivitas, akuntabilitas, dan pemberantasan diskriminasi.
Read more »