Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengaku siap menerapkan kebijakan pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui marketplace.Direktur Penyuluhan, Pelayanan,
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati .
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai pihak yang menandatangani Peraturan Menteri Keuangan . 'Itu kita masih menunggu arahan dari yang punya , dari yang menandatangani PMK-nya, Kalau kita selalu siap-siap terus, begitu kata beliau mulai ya kita mulai. Tapi mulainya kapan kami belum bisa menjawab,' kata Inge di Nganjuk, Jawa Timur, dikutip Jumat 17 April 2026.
Di sisi lain, DJP mengakui bahwa pembahasan terkait kebijakan ini sudah dilakukan sejak lama. Sejumlah diskusi dengan pelaku industri e-commerce dan asosiasi telah digelar sejak tahap penyusunan aturan pada tahun lalu untuk menampung berbagai masukan. Meski demikian, pemerintah disebut masih mempertimbangkan dampak luas kebijakan tersebut, mengingat pajak marketplace akan menyentuh banyak pelaku usaha kecil hingga menengah yang bergantung pada platform digital. 'Tapi memang karena ini berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak mungkin, setidaknya ini dipertimbangkan oleh pemerintah Tapi bagaimana keputusan Pak Menteri kita tunggulah,' tandasnya.
Untuk diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Aturan ini mewajibkan penyedia marketplace untuk memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform mereka. Kebijakan itu dirancang untuk memperluas basis pajak sekaligus menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha digital dan konvensional. Namun, hingga saat ini implementasinya masih ditunda.
Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas
Purbaya Yudhio Sadewa Inge Diana Rismawati
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Batas Waktu Lapor SPT Tahunan 2025 hingga 30 April 2026, Ini Denda KeterlambatannyaDenda tersebut akan ditagihkan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) yang akan diterbitkan kantor pajak.
Read more »
RUU Pemilu Masih Digodok, Demokrat: Waktu Masih PanjangPembahasan resmi RUU Pemilu di DPR belum dilanjutkan karena bukan menjadi persoalan mendesak. Pasalnya, waktu menuju Pemilu 2029 masih cukup
Read more »
Awas! 3,7 Juta Warga RI Dipantau Pajak Karena Belum Lapor SPTPara wajib pajak yang belum melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan periode tahun pajak 2025 masih sekitar 3,7 juta per 16 April 2026.
Read more »
Penerapan Pajak E-commerce Masih Menunggu Arahan, DJP Siap ImplementasiDirektorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan kesiapan teknis untuk implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet pedagang dalam negeri di platform e-commerce. Namun, kebijakan ini masih menunggu lampu hijau dari pimpinan dan pertimbangan matang dampak ekonominya, terutama terhadap UMKM. DJP menyatakan komunikasi intensif telah dilakukan dengan pelaku industri e-commerce sejak awal perumusan aturan.
Read more »
Erick Thohir Beberkan Nasib Bidding Piala Asia 2031 dan 2035, Indonesia Masih Menunggu KepastianBerita Erick Thohir Beberkan Nasib Bidding Piala Asia 2031 dan 2035, Indonesia Masih Menunggu Kepastian terbaru hari ini 2026-04-17 13:04:55 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Nasib Lima Tersangka Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Masih Terbuka untuk BerdamaiLma tersangka kasus tudingan ijazah palsu jokowi lainnya masih memiliki peluang menempuh jalur seperti Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar.
Read more »