Wakil Ketua Komisi I DPR RI Desak Evaluasi Menyeluruh soal Nasib Prajurit TNI di Lebanon

Prajurit Tni Di Lebanon News

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Desak Evaluasi Menyeluruh soal Nasib Prajurit TNI di Lebanon
Misi Perdamaian UnifilSerangan Israel LebanonEvaluasi Keberadaan Tni

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, bahas evaluasi nasib prajurit TNI di Lebanon usai serangan Israel yang menewaskan beberapa personel.

Ilustrasi. Anggota pasukan penjaga perdamaian PBB dari Indonesia menghadiri upacara peringatan ke-47 berdirinya Pasukan Sementara PBB di Lebanon di markas Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Naqoura di bagian selatan Lebanon, Rabu .

- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono buka suara mengenai nasib prajurit TNI yang menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Hal itu disampaikannya menyusul rangkaian serangan Israel yang menyebabkan gugurnya beberapa personel TNI saat menjalankan tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa , United Nations Interim Force in Lebanon . Dave menegaskan keputusan untuk menarik prajurit TNI dari pasukan perdamaian tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. Ia menyebut keputusan tersebut harus melalui evaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keselamatan prajurit TNI dan menjaga kehormatan Indonesia di panggung internasional. "Melihat hal-hal tersebut dan juga sudah ada korban dari prajurit kita, maka harus dipertimbangkan dengan baik, dengan matang, untuk mengevaluasi total pentingnya, dan kebutuhan akan prajurit kita ditugaskan di Lebanon," katanya, Minggu , sebagaimana laporan tim jurnalis Penyiapan prajurit TNI untuk pasukan penjaga perdamaian pun menurutnya juga bagian dari komitmen tersebut. Namun, kata dia, situasi di Lebanon terus berkembang dan tidak pasti. Tiga prajurit TNI juga dilaporkan gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. Eks Anggota UNIFIL Ungkap Israel Sering Ingkari Resolusi PBB dan Sulut Perang dengan Lebanon Sementara itu, kata dia, pasukan tersebut kemudian diserang dengan rudal-rudal berkapasitas daya rusak tinggi. Oleh karena itu, ia memandang keberadaan prajurit TNI di Lebanon dan objektivitas misi mereka perlu dievaluasi lagi. "Juga kita mesti lihat bahwa mandat untuk UNIFIL itu sebenarnya akan habis di 2026 ini," katanya. Dari kondisi dan dinamika di Lebanon sampai masa pergantian pasukan UNIFIL, menurutnya menjadi berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mengevaluasi kembali keberadaan prajurit TNI di Lebanon. Hamid Awaluddin Minta Pemerintah Berpikir Rasional Soal Program | Teras EkbisEkonomi dan Bisnis

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Misi Perdamaian Unifil Serangan Israel Lebanon Evaluasi Keberadaan Tni Dave Laksono Komisi I Dpr Ri

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wakil Ketua MPR Kecam UU Hukuman Mati Israel yang Berpotensi Diskriminatif bagi Tawanan PalestinaWakil Ketua MPR Kecam UU Hukuman Mati Israel yang Berpotensi Diskriminatif bagi Tawanan PalestinaHNW menyerukan agar komunitas dunia internasional yang peduli HAM dan demokrasi tidak diam terhadap perilaku pelanggaran HAM
Read more »

Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Pemilihan Terdampak Gempa Sulut-MalutKomisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Pemilihan Terdampak Gempa Sulut-MalutKomisi V DPR RI mendorong pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan asesmen kerusakan infrastruktur
Read more »

Komisi I DPR Minta Negara Beri Penghargaan untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di LebanonKomisi I DPR Minta Negara Beri Penghargaan untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di LebanonPemerintah diminta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Mereka
Read more »

Komisi I DPR: UU hukuman mati tahanan Palestina ancaman nyata genosidaKomisi I DPR: UU hukuman mati tahanan Palestina ancaman nyata genosidaWakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan bahwa pengesahan oleh parlemen Israel (Knesset) soal undang-undang tentang hukuman mati bagi tahanan Palestina ...
Read more »

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Imunisasi CampakKetua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Imunisasi CampakHingga Maret tahun ini, terduga penderita campak mencapai 21.141 orang, dengan 16.290 di antaranya terkonfirmasi.
Read more »

Harga BBM Terancam Melejit, Komisi V DPR Desak Pemerintah Stop WFH dan Revolusi Transportasi Publik!Harga BBM Terancam Melejit, Komisi V DPR Desak Pemerintah Stop WFH dan Revolusi Transportasi Publik!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain
Read more »



Render Time: 2026-05-04 03:26:16