Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan platform Bhumi ATR/BPN dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas kementerian dalam melayani masyarakat. Platform ini menawarkan data geospasial yang dapat diakses langsung oleh publik, dan memungkinkan masyarakat untuk memeriksa dan melihat peta bidang tanah mereka sendiri.
Rabu, 29 Januari 2025 11:31 WIBKita ingin masyarakat dapat dengan mudah mengakses peta yang interaktif, punya alat pencarian lokasi dan informasi geospasial
Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memanfaatkan platform itu dan memberikan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Menurut dia, Bhumi ATR/BPN merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang bertujuan untuk memberikan akses informasi secara transparan kepada masyarakat.
DATA GEOSPATIAL AKSES INFORMASI PEMERINTAHAN TANAH BHUMI ATR/BPN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kepala Otorita IKN Kunjungi Kementerian ATR/BPN Bahas Lahan BermasalahKepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membahas permasalahan lahan, termasuk 2.806 hektare lahan di IKN yang bermasalah. Basuki juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan meresmikan 7 bangunan di IKN pada Januari 2025.
Baca lebih lajut »
Kementerian ATR/BPN Bereskan 5.973 Kasus, Paling Banyak Sengketa TanahMenteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan total 5.973 kasus itu terdiri dari 1.664 sengketa tanah, 60 konflik tanah, dan 4.249 perkara tanah.
Baca lebih lajut »
PR Kementerian ATR/BPN Tahun Ini, Daftarkan 5,1 Juta Bidang TanahSecara nasional capaian pendaftaran tanah sudah mencapai 95,9 persen dari target 126 juta bidang tanah.
Baca lebih lajut »
Pendaftaran 5,1 Juta Tanah Wakaf Jadi Prioritas Kementerian ATR/BPN di Tahun 2025Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan mendaftarkan sisa 5,1 juta bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025. Program ini meliputi tanah milik masyarakat individu, tanah ulayat milik masyarakat adat, tanah wakaf, hingga rumah ibadah. Upaya ini difokuskan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah wakaf yang terkendala oleh proses panjang di lapangan dan kurangnya dokumen. Saat ini, hanya 41 persen dari total 655.238 objek tanah wakaf yang terdaftar secara nasional.
Baca lebih lajut »
Kementerian ATR/BPN Dapatkan Pinjaman US$353 Juta dari Bank DuniaKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan pinjaman US$353 juta atau sekitar Rp5,72 triliun dari Bank Dunia untuk mendukung program agraria dan tata ruang di Indonesia. Pinjaman ini akan digunakan untuk berbagai program prioritas, termasuk penyusunan rencana detail tata ruang, pembuatan peta kadaster, dan pemetaan tanah ulayat.
Baca lebih lajut »
Kementerian ATR/BPN Terima Pinjaman 353 Juta Dolar AS dari Bank DuniaKementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima pinjaman sebesar 353 juta dolar AS atau setara Rp5,72 triliun untuk mendukung program agraria dan tata ruang di Indonesia. Pinjaman dari Bank Dunia ini akan berlaku selama lima tahun dan akan digunakan untuk tiga kementerian, yaitu Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca lebih lajut »