Usulan PDI-P untuk memosisikan Polri di bawah TNI atau Kemendagri menyusul temuan dugaan tidak netral polisi selama Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat mengakibatkan masalah baru. Nicky Fahrizal dari CSIS menilai opsi ini bisa mengingkari semangat Reformasi 1998 dan memicu birokratisasi Polri.
JAKARTA, KOMPAS - Tawaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) agar Polri berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri menyusul temuan dugaan tidak netralitas polisi selama Pemilihan Kepala Daerah 2024 bisa memicu masalah baru. Peneliti CSIS, Nicky Fahrizal, menilai usulan Polri di bawah TNI sangat keliru karena bisa mengingkari semangat Reformasi 1998 yang memisahkan Polri dari ABRI.
Nicky juga menekankan bahwa Polri harus tetap terpisah dari TNI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai opsi alternatif, namun hal ini juga perlu di kaji lebih dalam karena bisa memicu birokratisasi Polri
PDI-P Polri TNI Kemendagri Reformasi 1998 Birokratisasi Polri
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penempatan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri Bisa Picu Problem BaruPolri di bawah TNI bertentangan dengan semangat Reformasi 1998. Polri di bawah Kemendagri bisa memicu birokratisasi Polri.
Baca lebih lajut »
PDIP Pelototi Netralitas ASN hingga TNI-Polri di Pilkada BantenSeluruh kader PDI Perjuangan segera melaporkan jika ada dugaan ketidaknetralan aparatur pemerintahan maupun TNI-Polri.
Baca lebih lajut »
Wamendagri Bima Tegaskan Komitmen Kemendagri Tingkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024Kemendagri Bima Arya menegaskan komitmen Kemendagri dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024.
Baca lebih lajut »
PDI-P Berat Kasus Penganiayaan Personel Satgas PDI-P di Purbalingga, Kecam Tindakan BrutalPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengecam keras penganiayaan yang dialami oleh personel Satuan Tugas Antipolitik Uang PDI-P di Purbalingga, Jawa Tengah pada Minggu (24/11/2024) malam. PDI-P mendesak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini sekaligus mengingatkan pentingnya tindakan tegas dan netral dari aparat penegak hukum.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Koordinasi dengan KPK dan Polri Terkait Keberadaan Sahbirin NoorKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara mengenai keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor saat ini. Kemendagri akan berkoordinasi dengan
Baca lebih lajut »
BPBD DKI Jakarta Koordinasi KPU, Polri, TNI dan Masyarakat untuk Perlindungan TPS dari Banjir Pilkada 2024BPBD DKI Jakarta terus meningkatkan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Polri, TNI, dan masyarakat untuk memastikan tempat pemungutan suara (TPS) tetap aman dari banjir selama pelaksanaan Pilkada 2024. Dari 267 kelurahan, 25 di antaranya masuk dalam kawasan rawan banjir.
Baca lebih lajut »