Yusril Ihza Mahendra berpandangan agar sistem pemilihan langsung presiden-wakil presiden yang berjalan sejak 2004 silam dipertahankan.
Alih-alih mengembalikannya ke MPR, Yusril menyarankan agar UUD 1945 mengatur lebih rinci mekanisme pemilihan presiden.Ia berpandangan hari ini mekanisme itu lebih banyak diatur di dalam Undang-undang ketimbang UUD 1945.Yusril pun menyoroti salah satu klausul yang tak termaktub di UUD. Namun, diatur dalam UU, yakni ambang batas pencalonan presiden.
Ambang batas pencalonan presiden memang diatur di level UU, in casu Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara, Pasal 6A ayat UUD 1945 hanya menyatakan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Pada saat yang sama, Yusril juga menyarankan agar UUD 1945 juga mengatur apabila pilpres hanya diikuti oleh satu pasang calon yang kini belum diatur di level konstitusi.
Usai pertemuan, Amien mengaku tak keberatan jika MPR kembali jadi lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan untuk memilih presiden.
Amendemen Uud 1945 Amendemen Uud Presiden Dipilih Mpr
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sekjen PAN Tolak Wacana Amandemen UUD 1945 Terkait Pemilihan Presiden oleh MPRWacana amandemen UUD 1945 kembali bergulir, khususnya perubahan mekanisme pemilihan presiden kembali dipilih MPR.
Baca lebih lajut »
Yusril sebut ada wacana jumlah kementerian bertambah dari 34 jadi 40Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra menyebut ada wacana yang berkembang jumlah kementerian bakal bertambah dari yang semula ...
Baca lebih lajut »
Yusril Dengar Wacana Kementerian Mau Ditambah Jadi 40Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mendengar wacana jumlah kementerian bakal bertambah dari yang semula 34 kementerian menjadi 40.
Baca lebih lajut »
Kelakar Prabowo Soal Presidential Club: Hanya Empat Nggak Usah Bikin Club, Minum Kopi SajaPrabowo mengaku tidak pernah bicara soal wacana membentuk club berisi presiden-presiden Indonesia sebelumnya.
Baca lebih lajut »
KSBSI Tolak Wacana Dana JHT dan JP Milik Pekerja Dikelola oleh DPPK & DPLKMenurut BPJS Watch, jika iuran JHT dan JP diserahkan ke DPPK/DPLK maka uang buruh akan disandingkan dengan kompensasi PHK.
Baca lebih lajut »
KSBSI Tolak Wacana Pemerintah Agar DPLK DPPK Ikut Kelola Dana JHT JP Milik PekerjaBerita KSBSI Tolak Wacana Pemerintah Agar DPLK DPPK Ikut Kelola Dana JHT JP Milik Pekerja terbaru hari ini 2024-05-17 22:39:38 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »