Abdolutisme pemerintah di MK, kata YLBHI, terlihat dari sejumlah pasal yang telah dibatalkan MK tapi dimasukkan ke draf RUU Cipta Kerja.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua YLBHI Asfinawati melihat potensi korupsi kekuasaan dalam pembuatan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dia pun menilai pemerintah sedang mengajak Dewan Perwakilan Rakyat melakukan persekongkolan jahat untuk melanggar konstitusi melalui aturan tersebut.'Inilah yang dikatakan korupsi kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk melindungi, memberikan keuntungan, bukan untuk rakyat tapi untuk kroni-kroni pengusaha,' kata Asfinawati dalam diskusi virtual pada Ahad, 3 Mei 2020.
Dia juga menduga pemerintah meyakini tak akan ada guncangan politik ketika draf itu diserahkan.'Presiden seakan mengatakan kamu di bawah kaki saya. Kalau dia tidak dalam posisi itu , tak ada seorang presiden yang berani menyerahkan dokumen seperti itu ke tangan DPR.'Adapun dugaan absolutisme pemerintah di MK, Asfin melanjutkan, terlihat dari banyaknya pasal-pasal yang telah dibatalkan MK tapi dimasukkan ke draf RUU Cipta Kerja.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PAN Akan Bahas Perppu Penanganan Covid-19 dan RUU Cipta Kerja di Rakernas'Salah satu isu yang penting tentang pelaksanan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 termasuk Omnibus. Ini pembahasan yang kami antisipasi....'
Baca lebih lajut »
Pengusaha Minerba Diduga Tunggangi Omnibus Law RUU Cipta KerjaOmnibus law RUU Cipta Kerja dianggap ingin mengubah ketentuan luasan konsesi pertambangan hingga tak terbatas.
Baca lebih lajut »
PKS dan Demokrat Mundur, Pembahasan RUU ciptaker Terus BerlanjutWakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menjelaskan, mundurnya PKS dan Demokrat tidak mempengaruhi legalitas pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker.
Baca lebih lajut »
Pengusaha Minerba Diduga Tunggangi Omnibus Law RUU Cipta KerjaOmnibus law RUU Cipta Kerja dianggap ingin mengubah ketentuan luasan konsesi pertambangan hingga tak terbatas.
Baca lebih lajut »
PAN Akan Bahas Perppu Penanganan Covid-19 dan RUU Cipta Kerja di Rakernas'Salah satu isu yang penting tentang pelaksanan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 termasuk Omnibus. Ini pembahasan yang kami antisipasi....'
Baca lebih lajut »