Yasonna Laoly meminta bawahannya memperketat pengawasan terhadap narapidana yang bebas lewat program asimilasi dan integrasi pencegahan Covid-19 di penjara.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna meminta Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dan Kepala Divisi Pemasyarakatan seluruh Indonesia berkoordinasi dengan kepolisian untuk memantau para napi.'Saya harapkan seluruh Kakanwil dan Kadivpas berkoordinasi dengan para Kapolda di seluruh daerahnya,' kata dia sebagaimana tercantum dalam siaran pers Kemenkumham, Senin, 20 April 2020.
'Cek langsung ke keluarga tempat warga binaan menjalani asimilasi. Saya minta seluruh Kakanwil memantau program ini 24 jam,” kata Yasonna.Sejauh ini, Kemenkumhan telah membebaskan lebih dari 38 ribu narapidana dan anak lewat program asimilasi dan integrasi. Kemenkumham mempercepat pembebasan mereka untuk mencegah penularan virus Covid-19 di dalam penjara dan rumah tahanan yang berjubel. Dari puluhan ribu napi itu, 13 orang dijebloskan kembali ke penjara karena berulah lagi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Legislator Inhil Minta Pengawasan Perbatasan Diperketat |Republika OnlineInhil saat telah dikelilingi zona merah Covid-19.
Baca lebih lajut »
KPU Minta Diberi Kewenangan Penuh Tetapkan Hari Pemungutan Suara PilkadaKPU minta supaya kewenangan ini dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pilkada.
Baca lebih lajut »
PB HMI Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Kesehatan |Republika OnlinePB HMI menduga adanya praktek mafia kesehatan utamanya penyediaan alat kesehatan.
Baca lebih lajut »
DPRD Jabar Minta Pelatihan Prakerja Diganti Bantuan TunaiWakil Ketua Komisi V DPRD Jabar mengimbau semua pemangku kepentingan di provinsi itu menyerukan modifikasi bantuan prakerja ke pemerintah pusat.
Baca lebih lajut »