'Kalau niat mulia ini cara-caranya lebih banyak merugikan orang, kayaknya harus dipikirkan lagi deh,' kata Soleh Solihun.
Soleh Solihun selaku sutradara film dokumenter Harta Tahta Raisa dalam sesi jumpa pers di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta, Kamis Memangnya apa yang disampaikan oleh Soleh? Pemeran “Comic 8” itu tetap konsisten menilai iuran Tapera mempersulit kehidupan masyarakat, terutama yang penghasilannya tidak seberapa.“Halo Pak Presiden dan para pejabat yang bikin PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera , tolong dong dipikirin lagi, dibatalin lah itu PP-nya,” tutur Soleh.
Soleh lalu menyinggung perihal sejumlah pakar yang memberi pandangan kontra terhadap kebijakan iuran Tapera. Sedangkan komika berusia 44 tahun itu lebih mengungkit pengalamannya yang juga pernah bekerja dengan penghasilan ala kadarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soleh Solihun Protes Ke Jokowi Soal Tapera: Gaji UMR Kalau Dipotong Langsung Terasa!Soleh Solihun menyebut bahwa banyak para ahli yang mengatakan jika peraturan itu sebaiknya tidak dilakukan.
Baca lebih lajut »
Soleh Solihun Soroti Tarif Parkir Gedung Usmar Ismail Jakarta, Ada Apa?Oleh salah satu pengguna X, curhatan Soleh Solihun soal tarif parkir dikritik.
Baca lebih lajut »
Upah Dipotong untuk Tapera, Cuitan Soleh Solihun Bikin Pekerja Bergaji Cekak Ketar-ketir'100 tahun menabung akhirnya bisa deh dapet rumah yang harganya 360 juta. Ngitungnya gitu gak sih?'
Baca lebih lajut »
Gaji Karyawan Dipotong Buat Tapera, Soleh Solihun Sebut Nabung 1 Abad Baru Bisa Beli RumahPemerintah membuat keputusan memotong gaji karyawan, untuk tabungan perumahan rakyat atau Tapera.
Baca lebih lajut »
Soleh Solihun Julidin Aturan Tapera: Perlu Nabung 100 Tahun Baru Dapat RumahSoleh Solihun lalu mencoba melakukan simulasi mengenai aturan Tapera tersebut.
Baca lebih lajut »
Saat Kiky Saputri hingga Soleh Solihun Sindir Tapera, Simulasi Hitungan hanya Cukup DP RumahIuran Tapera wajib dibayarkan para pekerja dan pekerja mandiri serta pemberi kerja. Hal ini picu polemik di masyarakat.
Baca lebih lajut »