Warga Kampung Tongkol Dalam Anggap Penggusuran Mereka Tak Manusiawi, Hanya Diberi Uang Rp 10 Juta

Indonesia Berita Berita

Warga Kampung Tongkol Dalam Anggap Penggusuran Mereka Tak Manusiawi, Hanya Diberi Uang Rp 10 Juta
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 tempodotco
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 63%

Warga Kampung Tongkol Dalam mengaku mereka menempati tanah milik TNI AD. Penggusuran dilakukan dengan cara tidak manusiawi.

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Tongkol Dalam RT07, RW01, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, memprotes aksi sewenang-wenang aparat dalam melakukan penggusuran pemukiman mereka. Warga yang bermukim di kolong Tol Pelabuhan II itu digusur paksa tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Salah seorang warga, Gatot Sudarto, 72 tahun mengatakan, penggusuran itu dilakukan pada Jumat 17 Januari 2025 yang dilakukan oleh aparat TNI.

Warga lainnya, Siti Masrifah mengatakan, dirinya bersama warga lainnya menolak jika disebut sebagai warga liar. Meskipun mereka tinggal di kolong tol, tapi mereka memiliki KTP yang beralamat di lokasi tersebut. 'Kami punya KTP, saat pemilu kami terima undangan nyoblos di sini, kami menolak jika disebut sebagai warga liar,' kata wanita yang karib disapa Imas itu. Meski begitu, Imas mengakui, kalau tanah yang ditinggalinya sejak 2005 memang bukan miliknya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bupati Sukabumi: Warga Kampung Gempol Segera Direlokasi Akibat Tanah LongsorBupati Sukabumi: Warga Kampung Gempol Segera Direlokasi Akibat Tanah LongsorKampung Gempol di Desa Cikadu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terdampak pergerakan tanah sehingga warga direkomendasikan untuk segera direlokasi. Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan relokasi dan tinggal menunggu selesainya pendataan yang dilakukan tim di lapangan.
Baca lebih lajut »

Melihat Masakan Tradisional Nagari Sijunjung dalam Festival Kampung Adat MenduniaMelihat Masakan Tradisional Nagari Sijunjung dalam Festival Kampung Adat MenduniaMasyarakat Kampung Adat Nagari Sijunjung menghadirkan masakan tradisional pada Festival Kampung Adat Mendunia.
Baca lebih lajut »

Prajurit Buaya Putih Kostrad Lakukan Komsos dengan Warga Kampung WuloniPrajurit Buaya Putih Kostrad Lakukan Komsos dengan Warga Kampung WuloniPuluhan prajurit Satgas Yonif Raider 323/Buaya Putih Kostrad melakukan Komsos dengan warga Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Papua Tengah.
Baca lebih lajut »

Warga Kampung Tugu Lestarikan Tradisi Natal dan Tahun BaruWarga Kampung Tugu Lestarikan Tradisi Natal dan Tahun BaruWarga keturunan Portugis di Kampung Tugu, Jakarta Utara, melestarikan tradisi unik mereka di tengah gempuran modernitas. Tradisi tersebut meliputi meletakkan bunga di makam keluarga pada malam Natal dan memainkan musik 'keroncong' selama acara tahun baru tradisional yang disebut Rabo-rabo.
Baca lebih lajut »

Harimau Sumatra Ikuti Warga hingga Batas KampungHarimau Sumatra Ikuti Warga hingga Batas KampungSeekor harimau sumatra terlihat mengikuti sekelompok warga hingga batas kampung di Sarosah, Jorong Aia Mancur, Nagari Cubadak Timur, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat. BKSDA Sumbar bersama Centre for Orangutan Protection (COP) melakukan verifikasi lapangan dan menemukan jejak kaki harimau.
Baca lebih lajut »

Komnas HAM Harap Pemda Maybrat Jamin Keamanan dan Layanan Bagi Warga Pengungsi di Kampung ImsunKomnas HAM Harap Pemda Maybrat Jamin Keamanan dan Layanan Bagi Warga Pengungsi di Kampung ImsunKetua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro menyambut baik kepulangan 64 warga pengungsi ke Kampung Imsun, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Komnas HAM meminta Pemda Maybrat untuk memastikan jaminan keamanan, pemenuhan kebutuhan pokok, perbaikan rumah rusak, dan akses layanan publik bagi warga pengungsi dengan cepat, tepat, dan terukur, serta tanpa diskriminasi dan stigmatisasi. Komnas HAM juga meminta Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah Pemda Maybrat.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 02:31:54