Warga Desa Gelam, Kabupaten Sidoarjo, melakukan aksi demonstrasi di depan Mie Gacoan untuk menolak peralihan pengelolaan parkir dari Karang Taruna ke PT Pesta Pora Abadi. Kepala Desa Gelam, Muslik, menyatakan penolakan karena peralihan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi dan dianggap merugikan Karang Taruna.
Warga Desa Gelam, Kabupaten Sidoarjo, melakukan aksi demonstrasi di depan warung Mie Gacoan. Aksi yang dipimpin oleh Kepala Desa Gelam, Muslik, ini menentang peralihan pengelolaan parkir dari Karang Taruna ke PT Pesta Pora Abadi. Muslik menyatakan penolakan tersebut karena peralihan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi dan dianggap merugikan Karang Taruna yang telah lama terlibat dalam pengelolaan parkir tersebut.
Ia menekankan bahwa pengelolaan parkir seharusnya tetap menjadi hak Karang Taruna sebagai bagian dari pemberdayaan pemuda dan masyarakat desa.Aksi demonstrasi ini mendapat perhatian besar dari warganet di media sosial. Beberapa mendukung kebijakan parkir gratis karena dinilai lebih mudah bagi pelanggan, sementara lainnya menyatakan dukungan kepada Muslik dan Karang Taruna. Perdebatan mengenai hak pengelolaan parkir dan sistem parkir yang dianggap merugikan berlanjut di platform media sosial.Warga menyatakan harapan agar sistem parkir yang ada tetap dipertahankan dan Karang Taruna dapat terus menjalankan pengelolaannya. Mereka menilai bahwa perubahan mendadak tanpa sosialisasi sangat merugikan, terutama bagi Karang Taruna yang telah lama terlibat dalam kegiatan tersebut. Aksi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan parkir di wilayah tersebut.
DEMONSTRASI PARKIR KARANG TARUNA KEPALA DESA MIE GACOAN SIDOARJO
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pesta Demokrasi Berjalan Aman, Sultan Syukuran Bersama Ribuan Pamong Desa DIYPenyelenggaraan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada Serentak yang berjalan aman dan lancar di Provinsi DIY menjadi hal yang patut disyukuri bersama.
Baca lebih lajut »
Perangkat Desa Lancang Kuning Tersangka Korupsi Dana Desa Rp433 JutaTersangka KI, seorang perangkat Desa Lancang Kuning, ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa tahun anggaran 2023. Tindakan tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp433 juta.
Baca lebih lajut »
Perpustakaan Desa: Solusi untuk Peningkatan Ekonomi dan SDM di Desa LauranKajian Dampak Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tahun 2022-2023 menunjukkan peran penting perpustakaan desa dalam mendorong peningkatan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Desa Lauran di Kepulauan Tanimbar, yang mencanangkan program desa wisata, memanfaatkan perpustakaan untuk memberikan pelatihan Bahasa Inggris, komputer, dan lainnya kepada masyarakat dan pemuda yang tergabung dalam program tersebut.
Baca lebih lajut »
Menteri Desa Minta Kepala Daerah Pemetakan Potensi Desa untuk BUMDesMenteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto meminta para kepala daerah untuk melakukan pemetaan potensi desa masing-masing agar dapat dikembangkan jadi prioritas pengembangan BUMDes. Yandri juga meminta BUMDes memiliki badan hukum dan menyampaikan agar Dana Desa 20 persen untuk ketahanan pangan dikelola oleh BUMDes.
Baca lebih lajut »
Produk Unggulan Desa di Sasaran Ekspor, Mendes Yandri Inspires Desa TematikMenteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong desa untuk mengembangkan produk unggulan yang berkualitas untuk diekspor. Mendes Yandri juga menginisiasi program desa tematik dengan tema tertentu untuk meningkatkan ekonomi desa.
Baca lebih lajut »
Men Desa Bantah Dihubungi Kumpulkan Kepala Desa untuk Menangkan Istri dalam Pilkada SerangMenteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto membantah keterlibatannya dalam memenangkan istrinya Ratu Rachmatuzakiyah dalam Pilkada Kabupaten Serang. Yandri mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena ia tidak lagi menjadi Wakil Ketua MPR dan belum menjadi Menteri Desa saat itu. Ia menegaskan bahwa ia diundang sebagai pemateri anti korupsi dalam pembangunan desa dan kegiatan keluarga yang menggunakan kop surat Kementerian Desa dan PDT telah diputuskan Bawaslu RI bukan sebagai pelanggaran kampanye. Yandri meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) akan melihat hal tersebut dengan cermat.
Baca lebih lajut »