Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemberian label halal terhadap produk makanan, minuman dan barang saat ini melibatkan para ahli berpengalaman sehingga ...
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan usai menyaksikan penandatanganan memorandum of understanding tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal bagi Produk yang Wajib Bersertifikat Halal di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu .
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemberian label halal terhadap produk makanan, minuman dan barang saat ini melibatkan para ahli berpengalaman sehingga sertifikasi halal yang diberikan semakin kredibel. Sebelum diberlakukan sistem sertifikasi halal baru, pemberian label halal hanya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia . Kini, proses pemberian jaminan produk halal diberikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan MUI.Nantinya, BPJPH berwenang untuk memeriksa, memverifikasi dan merekomendasikan kehalalan suatu produk kepada MUI, untuk kemudian diberikan fatwa halal oleh MUI.
Selain itu, dengan keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam meneliti produk makanan dan minuman sebelum dilabeli halal, Wapres JK mengatakan Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk membentuk laboratorium baru khusus untuk memeriksa kehalalan suatu produk."BPOM punya laboratorium di seluruh Indonesia, sedangkan MUI hanya punya laboratorium kecil di Bogor. Jadi sudah ada laboratorium dan ada ahlinya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wapres: Biaya Sertifikasi Halal jangan Bebani Usaha Kecil“Kalau suruh mahal usaha kecil, maka ongkosnya akan mahal sekali. Ini kebijakan nanti harus dikelola dengan baik. Maka sistem ini harus dipahami,” kata Kalla
Baca lebih lajut »
Polri tegaskan tak ada upaya penggagalan pelantikan presiden-wapresKepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan Polri belum menemukan fakta ada upaya penggagalan terhadap proses pelantikan presiden ...
Baca lebih lajut »
Polda Metro Larang Demo hingga Pelantikan Presiden-Wapres 20 OktoberKepolisian melarang aksi unjuk rasa mulai Selasa besok hingga hari pelantikan Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2019.
Baca lebih lajut »
Polri Larang Demo jelang Pelantikan Presiden-Wapres untuk Waspadai Penumpang GelapHarus waspada jangan sampai demo ditunggangi oleh penumpang gelap yang memancing keributan saat pelantikan presiden-wapres. PelantikanPresiden
Baca lebih lajut »
Polri: Belum Ada Indikasi Ancaman pada Pelantikan Presiden-WapresPengamanan adalah istana, tempat prosesi pelantikan di MPR, dan kediaman Jokowi dan Ma'ruf Amin, jalur yang akan dilalui, serta obyek vital lainnya.
Baca lebih lajut »
27 Ribu Personel akan Amankan Pelantikan Presiden/Wapres27 ribu pasukan pengamanan untuk menjaga Istana Negara, tempat prosesi pelantikan, kediaman Pak Jokowi, kediaman Pak Ma'ruf Amin dan jalur yang akan dilalui.
Baca lebih lajut »