Wapres berharap masyarakat bisa terima sikap pemerintah terkait RUU HIP.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap masyarakat menerima sikap pemerintah yang meminta kepada DPR untuk menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila . Wapres mengatakan, permintaan penundaan ini diambil Pemerintah setelah memperhatikan berbagai pendapat terkait RUU HIP yang menimbulkan pro kontra di masyarakat.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, dua hal pokok yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait RUU HIP yakni substansi dan prosedur. Mahfud mengatakan, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 masih berlaku mengikat. Karena itu, tentang hal tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi. Menurut dia, pemerintah tetap berkomitmen TAP MPRS tersebut merupakan suatu produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengikat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Atas Nama Pemerintah, Wapres: Pembahasan RUU HIP DitundaAtas Nama Pemerintah, Wapres: Pembahasan RUU HIP Ditunda. Ada dua alasan yang membuat pemerintah mengambil keputusan tersebut yaitu terkait substansi dan prosedur.
Baca lebih lajut »
Wapres Bahas Penundaan RUU HIP ke MUI, NU dan Muhammadiyah |Republika OnlineWapres jelaskan terkait sikap pemerintah menunda RUU HIP ke MUI, NU dan Muhammadiyah
Baca lebih lajut »
PKB Harap Pembahasan RUU HIP Tidak Terburu-buruMenurut Ketua DPP Yanuar Prihatin, RUU HIP yang merupakan usul DPR semestinya dikoreksi.
Baca lebih lajut »
DPR Akan Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja hingga RUU Pelindungan Data PribadiDPR telah memiliki sejumlah agenda strategis, antara lain melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.
Baca lebih lajut »
Maklumat MUI: Tolak RUU HIP, Waspada Penyebaran Paham KomunisMajelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pernyataaan sikapnya terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila...
Baca lebih lajut »
RUU HIP: Hindari Pemusatan Ekonomi, Bolehkan BerutangPelaksanaan demokrasi ekonomi nasional dalam RUU HIP menyinggung ketentuan menghindari pemusatan kekuatan ekonomi tapi di sisi lain juga membolehkan utang.
Baca lebih lajut »