Karena kalau kami biarkan, kemudian kami diamkan, nanti kan seperti image itu menjadi sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar...'
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memberikan konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Kamis . mengaku tidak akan mentoleransi upaya pihak yang mengiming-imingi bisa mempengaruhi putusan hakim, termasuk dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau
Rayu Ukhti tapi Bahasa Inggrisnya Blepotan, Gaya Ceramah Habib Zaidan Bikin Netizen Mual: Menjijikan! Mahkamah tengah menerima pendaftaran gugatan hasil Pilkada 2024. Hingga Rabu pukul 00.05 WIB, MK telah menerima sebanyak 240 permohonan yang terdiri dari dua permohonan sengketa pemilihan gubernur, 194 permohonan sengketa pemilihan bupati, dan 44 sengketa pemilihan wali kota.
Sengketa Pilkada Di MK Hakim Mk Suhartoyo Mahkamah Konstitusi MK
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Ingatkan Gus Ipul: Jangan Sampai Bansos Dipakai Jadi Alat PolitikDPR wanti-wanti soal bansos karena saat ini masih perhelatan Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Sumsel Wanti-wanti Netralitas Kades dan Lurah di Pilkada 2024Bawaslu Sumsel sudah mewanti-wanti agar semua ASN menjunjung tinggi netralitasnya di Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Propam Polda Sulsel Wanti-wanti Polisi Jaga Netralitas di Pilkada 2024Polda Sulsel ingatkan personel untuk jaga netralitas dalam pilkada. Pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas. Masyarakat diajak laporkan dugaan pelanggaran.
Baca lebih lajut »
Gelar Tabligh Akbar Bersama 3 Cagub DKI, Kapolda Metro Wanti-wanti Pilkada SejukBerita Gelar Tabligh Akbar Bersama 3 Cagub DKI, Kapolda Metro Wanti-wanti Pilkada Sejuk terbaru hari ini 2024-11-21 16:56:03 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pilkada Tinggal Hitungan Hari, Sahroni DPR Wanti-Wanti Polri Jaga Wibawa dan NetralitasSahroni pun meminta masyarakat terus pro aktif laporkan jika melihat oknum kepolisian yang ikut berkampanye, atau terlibat politik Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
DPR Wanti-wanti KPK Jangan Jadi Alat Politik Pilkada Menyusul Penangkapan Gubernur BengkuluAnggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar menyoroti penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah oleh KPK menjelang pencoblosan Pilkada, 27 November 2024.
Baca lebih lajut »