Pemerintah daerah (Pemda) diminta tidak merekrut tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer secara sembarangan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, hal tersebut salah satunya demi menyelesaikan persoalan honorer.
"Tetapi teman-teman di daerah tidak boleh lagi merekrut sembarangan. Kan sudah tidak boleh ini. Kan sumbernya ini sebenarnya salah satunya, selain pusat ada di daerah," katanya di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta Selatan, dikutip Kamis, .Ia mengatakan, rekrutmen secara sembarangan dapat menimbulkan masalah terkait jumlah dan kualitas tenaga honorer. Sementara pemerintah dituntut memiliki birokrasi berkelas dunia. Oleh karena itu Anas menilai proses rekrutmen harus diperbaiki.
Sebagai informasi, pemerintah bakal menghapus honorer per 28 November 2023 berdasarkan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 lalu.saat ini total ada sebanyak 2,3 juta pegawai honorer secara keseluruhan. Meski demikian Anas mengupayakan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja massal.
Adapun pemerintah berencana membuka rekrutmen 1,03 juta CASN tahun ini. Anas menyebut pihaknya sedang mengidentifikasi CASN khusus untuk talenta yang ahli di bidang digital. Hal ini demi mendukung digitalisasi di sektor pemerintah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kapan Pendaftaran CPNS 2023? Ini Jadwal, Kuota, dan FormasinyaPemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenPAN-RB), telah menyatakan niatnya untuk membuka perekrutan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
Baca lebih lajut »
Kepala Daerah Kini Tak Bisa Asal Pungut Pajak & RestribusiPemda tidak bisa sembarangan tarik pajak dan retribusi, Pemerintah pusat terbitkan aturan ketat.
Baca lebih lajut »
Viral Kampung di Bawah Kolong Tol Angke, Ketua DPRD DKI: Bahaya Kalau Tiba-tiba KebakaranPemerintah daerah (Pemda) didesak untuk segera menertibkan warga yang tinggal di kolong Tol Angke.
Baca lebih lajut »
Menpan RB minta pemda tak lagi rekrut tenaga honorer'Teman-teman di daerah tidak boleh lagi merekrut sembarangan, 'kan sudah tidak boleh ini. Sumbernya ini, sebenarnya, salah satunya selain pusat ada di daerah,' kata Menpan RB.
Baca lebih lajut »
Sepi Peminat, Pemerintah Evaluasi Subsidi Kendaraan ListrikPemerintah terus mengevaluasi secara berkala mekanisme insentif atau bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik.
Baca lebih lajut »
Untuk Capai Target, Insentif Mobil Listrik Masih Perlu PenyesuaianImplementasi program insentif mobil listrik dari pemerintah perlu beberapa penyesuaian agar mencapai target yang diharapkan pemerintah.
Baca lebih lajut »