Wamenkumham Sebut 2 Asprinya Bukan ASN atau PPPK EddyHiariej
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengeklaim bahwa dua asisten pribadinya bukan sebagai ASN dan tidak menerima pendapatan dari negara.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Eddy Hiariej itu seusai mengklarifikasi laporan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso ke KPK, Jakarta Selatan, Senin . Eddy menekankan Yogi Arie Rukmana telah menjadi asisten pribadi sebelum dirinya menjabat wamenkumham."Jadi, pegawai kontrak yang dibayar negara itu ada dua, PPNPN dan PPPK. Yogi ini bukan ASN, bukan PPPK, bukan juga PPNPN. Sementara yang namanya Yosie Andika Mulyadi ini dia adalah pure lawyer, dia bukan asisten pribadi saya.
Di sisi lain, Eddy menerangkan laporan yang disampaikan IPW ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah tendensius dan mengarah pada fitnah. Baca Juga:Sebelumnya, Eddy Hiariej dilaporkan Sugeng atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar melalui dua asisten pribadinya terkait konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wamenkumham Sebut Aduan IPW soal Gratifikasi Mengarah ke FitnahTelah selesai jalani klarifikasi soal aduan gratifikasi senilai Rp 7 miliar, Wamenkumham Eddy Hiariej menilai aduan dari IPW tendensius mengarah ke fitnah.
Baca lebih lajut »
Wamenkumham Eddy Hiariej Sebut Laporan IPW Tendensius Mengarah ke FitnahWamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej menyebut, laporan yang disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sangat tendensius dan mengarah fitnah.
Baca lebih lajut »
Wamenkumham Eddy Hiariej Sebut Aduan IPW soal Dugaan Gratifikasi Rp 7 M Tendensius ke Fitnah'Kami melakukan klarifikasi kepada KPK atas aduan IPW yang tendensius mengarah kepada fitnah,” kata Eddy.
Baca lebih lajut »
Pembatalan 3.043 Guru PPPK di Indonesia, PGRI Tagih Penempatan 586 PPPK di JatengPGRI Jateng mendesak pemerintah pusat untuk segera memberi kepastian penempatan kepada 586 PPPK Jateng yang dianulir.
Baca lebih lajut »
Pemprov Ini Bakal Ajukan Formasi PPPK Guru 2023 Lebih Banyak, Memang Rumit sihSudah banyak guru hononer yang berubah menjadi ASN PPPK Guru. Siap-siap mengajukan formasi PPPK Guru 2023 yang banyak.
Baca lebih lajut »
Sebut-sebut Presiden Jokowi, Luhut Beri Peringatan KerasLuhut menjabarkan kekayaan alam Indonesia, yang kini jadi fokus Presiden Jokowi agar dimanfaatkan maksimal di dalam negeri.
Baca lebih lajut »