Setelah puluhan tahun Provinsi Papua Barat terbentuk, pemerintahan di dalamnya perlu melakukan evaluasi.
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dalam Musrenbang Provinsi Papua Barat Tahun 2024 di Ballroom Meridien Hotel Aston Viu Manokwari, Papua Barat , Senin . Menurutnya, urusan yang menyangkut kemaslahatan rakyat tak bisa dikompromikan. Lagi pula, hakikat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat, bukan personal.
Termasuk salah satunya memaksimalkan kebijakan Otonomi Khusus , sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat Papua Barat khususnya. Otsus, menurut Wempi, bukan hanya persoalan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa program pemerintah di Papua berasal dari aspirasi masyarakat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Buka Musrenbang Provinsi Papua Barat, Wamendagri Ingatkan Pentingnya Sukseskan Pilkada SerentakPembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang mesti berjalan selaras dan harmonis.
Baca lebih lajut »
Buka Musrenbang Provinsi Papua Barat, Wamendagri Ingatkan Pentingnya Sukseskan Pilkada SerentakBerita Buka Musrenbang Provinsi Papua Barat, Wamendagri Ingatkan Pentingnya Sukseskan Pilkada Serentak terbaru hari ini 2024-04-30 08:58:54 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Wamendagri: Musrenbang Papua Barat 2024 jadi Momentum Perbaikan Pelayanan kepada RakyatJPNN.com : Wamendagri John Wempi Wetipo menegaskan Musrenbang Papua Barat 2024 menjadi momentum perbaikan pelayanan kepada rakyat.
Baca lebih lajut »
Buka Musrenbang Papua Barat, Wamendagrii: Masih Ada Tugas yang Masih TersisaJPNN.com : Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Barat Tahun 2024.
Baca lebih lajut »
Wamendagri minta Pemprov Papua Barat alokasikan biaya sensus OAPWakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Jhon Wempi Wetipo meminta agar Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan biaya pelaksanaan sensus Orang Asli ...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya Ingatkan Cagub dan Cawagub Harus Orang Asli PapuaCagub-cawagub pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 harus orang asli Papua (OAP) sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
Baca lebih lajut »