Pemerintah berencana menggelar pembekalan atau retreat bagi kepala daerah terpilih.
Total ada 505 kepala daerah terpilih yang akan ikut dalam pembekalan ini. 505 kepala daerah yang akan ikut di pembekalan ini adalah kepala daerah yang bebas gugatan MK dan dismissal.) Bima Arya Sugiarto mengatakan pelantikan kepala daerah terpilih ini akan dilakukan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Pelantikan ini akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo."Direncanakan pelantikan kepala daerah di tanggal 20 Februari di Jakarta.
Wenny, eks pegawai PT Timah, bongkar dugaan korupsi petinggi BUMN. Namun, oknum tetap lolos dari jerat hukum berkat koneksi kuat di KPK. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang terletak di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam, 8 Februari 2025.
Kepala Daerah Pembekalan Akmil Akademi Militer
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kata Wamendagri Bima Arya soal Pergub Izin Poligami bagi ASNWamendagri Bima Arya Sugiarto menilai pergub izin poligami bagi ASN sejatinya memiliki semangat untuk memberikan perlindungan bagi keluarga
Baca lebih lajut »
Wamendagri Bima Arya Sebut Pergub Poligami ASN Jakarta Bukan Hal BaruPergub baru Jakarta yang mengizinkan ASN melakukan poligami tengah menjadi polemik. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyebut, Pergub tersebut sejatinya untuk memperketat poligami bagi ASN.
Baca lebih lajut »
Wamendagri Bima Arya Sebut Daerah Tak Wajib Bantu Biayai MBG, Tapi....Badan Gizi Nasional (BGN) juga akan menyiapkan beberapa model kerja sama dengan berbagai daerah untuk memanfaatkan dana yang diberikan pemda.
Baca lebih lajut »
Wamendagri Bima Arya datangi KPKWamendagri Bima Arya menjadi narasumber dalam siniar pencegahan korupsi. Pemerintah bersama KPK berupaya agar pencegahan korupsi semakin efektif
Baca lebih lajut »
Wamendagri Bima Arya: Revisi UU Parpol Dinilai PerluWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan perlunya revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Revisi ini dianggap perlu untuk meningkatkan fungsi partai politik dan sinkronisasi dengan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Baca lebih lajut »
Wamendagri Bima Arya Sugiarto: Penggunaan Transportasi Umum Bagi Pejabat Tidak Masalah Selama Waktu MemungkinkanWakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa penggunaan transportasi umum oleh pejabat negara tidak menjadi masalah selama waktu memungkinkan dan dianggap lebih hemat serta efisien. Ia menekankan bahwa penggunaan transportasi umum dipengaruhi oleh faktor waktu dan lokasi. Bima Arya bahkan memberikan contoh dirinya sendiri yang sering menggunakan transportasi umum untuk bepergian.
Baca lebih lajut »