'Saya ingin memastikan sapi-sapi yang dijual pedagang dalam keadaan sehat. Ternyata para pedagang ini sudah memasang barcode di setiap sapi yang mereka jual. Bisa dicek barcode-nya,' kata Walkot Jaktim.
isinya macam-macam karakteristik sapi. Berat badan, asal-usul, jenisnya, tanggal lahir, lengkap," jelas Anwar.yang ada pada sapi sangat penting karena penjual tidak bisa memastikan bila sapi-sapi yang dijualnya itu dalam keadaan sehat."Dia bilang pasti sehat, namanya juga pedagang. Tapi secara medis harus ada pemeriksaan dokter hewan. Memastikan sapi sehat secara medis. Makanya ada, harus lebih teliti diselidiki," ujarnya.
Syaiful Hakim
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Akhir Jabatan Sutiaji, DPRD Kota Malang Mulai Persiapkan Nama Calon Pj Wali KotaPj wali kota nantinya harus seorang Aparatur Sipil Negara dengan jabatan tinggi pratama dan eselon II golongan IV C. Untuk di Kota Malang jabatan ini setara dengan Sekda.
Baca lebih lajut »
Pilkada Kota Madiun 2024, Wali Kota Maidi Siap Maju Lagi“Semuanya saya serahkan kepada masyarat. Kalau masyarakat masih membutuhkan saya. Semuanya siap,”
Baca lebih lajut »
Ramai-ramai Dukung Kaesang Jadi Wali Kota Depok, Mulai dari Relawan Ganjar sampai UlamaDukungan terhadap Kaesang untuk maju sebagai calon wali kota Depok terus mengalir dari sejumlah kelompok sampai ulama.
Baca lebih lajut »
Viral Permukiman di Kolong Tol Angke, Ketua DPRD Minta Wali Kota Jakbar Lihat LangsungKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto untuk turun langsung melihat permukiman di bawah kolong tol Angke 2, Jakarta Barat.
Baca lebih lajut »
Kaesang Wajib Ikuti Sekolah Partai Jika Maju Wali Kota Depok melalui PDIPPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi langkah putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep yang akan maju di Pilkada Kota Depok....
Baca lebih lajut »
Pj Wali Kota Batu Pelototi 4 Rekomendasi Temuan BPKRekomendasi catatan BPK itu meliputi, pengelolaan pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, dan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang belum dilakukan dengan tertib.
Baca lebih lajut »