Wali Kota Palangka Raya Ingatkan Bank untuk segera ringankan pinjaman nasabah
REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Wali Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Fairid Naparin meminta perbankan, jasa pembiayaan dan koperasi simpan pinjam segera merealisasikan pemberian keringanan pinjaman kepada para nasabah terdampak COVID-19.
Kesulitan ekonomi warga kalangan kelas menengah ke bawah itu akan semakin parah dengan adanya kewajiban membayar utang atau cicilan di jasa layanan perkreditan. Terlebih jika tidak ada proses keringanan pembayaran. "Keputusan tersebut diambil untuk mengurangi beban pihak yang terdampak COVID-19 serta sebagai tindak lanjut hasil rapat terbatas Presiden Republik Indonesia dan Kabinet serta arahan kepada seluruh gubernur se-Indonesia tentang penanganan COVID-19," kata Fairid. Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan upaya untuk menstimulus perekonomian daerah dan nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penanganan COVID-19.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wali Kota Ini Positif Covid-19, Sempat ke Lampung dan Padang |Republika OnlineKunjungan ke Lampung dan Padang dilakukan sejak sebulan yang lalu.
Baca lebih lajut »
Wali Kota Tangsel Minta Tambahan Dana untuk Bantu Warga |Republika OnlineSetiap KK di Tangsel akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 500 ribu
Baca lebih lajut »
Kegalauan Wali Kota Bekasi Menanti Bansos untuk Warga, Berharap ke Pemprov Jabar hingga DKIWali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui saat ini pemerintahannya hanya memiliki simpanan anggaran Rp 25 miliar.
Baca lebih lajut »
Wali Kota Tanjungpinang Positif Covid-19Syahrul saat ini menjalani perawatan dan isolasi di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Kepri dan dalam kondisi stabil meski harus dibantu bernapas lewat ventilator.
Baca lebih lajut »
Usulan PSBB Ditolak, Wali Kota Sorong Tetap Tegakkan Aturan CovidKementerian Kesehatan telah membalas surat permohonan Pemkot Sorong bahwa Kota Sorong belum bisa diterapkan Pembatasan Sosial Besar-Besaran (PSBB).
Baca lebih lajut »