Wali Kota Depok Idris Tak Hadir dalam rapat paripurna penetapan pemenang Pilkada Depok. DPRD Depok akan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait ke komisi dan badan musyawarah. Selain itu, kasus tambang ilegal menyeludupkan pasir timah dari Bangka Belitung ke Bekasi terbongkar, dengan pelaku termasuk warga Korsel. Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung mendesak DPRD untuk membentuk Pansus untuk mengungkap kerugian lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam kasus tersebut.
Wali Kota Depok , Idris, tidak hadir dalam rapat paripurna penetapan pemenang Pilkada Depok . Ketidakhadirannya ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Eddy, wakil ketua DPRD Depok , menjelaskan bahwa mekanisme rapat paripurna akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah (Bamus). DPRD memiliki alat kelengkapan berupa komisi dan Bamus. Aspirasi dari masyarakat yang berdemo akan dirapatkan di Badan Musyawarah.
Setiap kegiatan dewan, termasuk membahas aspirasi masyarakat, diawali dengan musyawarah di Bamus. Saat ini, Bamus sedang membahas berbagai isu, termasuk aspirasi masyarakat yang berdemo. Di sisi lain, kasus tambang ilegal yang menyeludupkan pasir timah dari Bangka Belitung ke Bekasi telah terbongkar. Pelakunya ternyata termasuk warga Korsel. Dalam audiensi dengan DPRD Provinsi Bangka Belitung, Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung, Kurniadi Ramadani, meminta DPRD untuk membentuk Pansus kerugian lingkungan dan tata niaga timah. Hal ini bertujuan agar informasi pro dan kontra mengenai kerugian Rp271 triliun, seperti yang disampaikan penyidik Kejagung dan diputuskan Hakim Tipikor, dapat diketahui kebenarannya. Kurniadi berharap hal ini dapat mencegah fitnah yang merugikan penambang dan masyarakat Bangka Belitung.Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung juga menyerahkan surat resmi berisi sejumlah desakan kepada DPRD Provinsi Bangka Belitung. Mereka meminta DPRD untuk mengambil langkah cepat menghentikan kegaduhan di masyarakat. Eddy menekankan bahwa masyarakat Bangka Belitung turut merasakan dampak dari munculnya nilai kerugian lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam kasus tersebut. Selain menurunkan kepercayaan investor terhadap tambang di Bangka Belitung, kasus ini telah membuat ekonomi masyarakat setempat terpuruk. Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung meminta DPRD Bangka Belitung untuk mendapatkan data yang valid dari instansi yang kompeten dan berwenang, bukan berdasarkan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka juga meminta Kementrian ESDM melalui Inspektur Tambang untuk mengeluarkan Data SIUJP dan Data Mitra PT. Timah yang bekerjasama serta data kemajuan tambang selama tersebut. Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga didesak memberikan data bukaan lahan serta Reklamasi dari PT. Timah pada periode tersebut. Selain itu, Balai Pemantapan Kawasan hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) XIII Pangkalpinang Bangka Belitung dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batu Rusa Cerucuk juga didorong untuk mengeluarkan data terkait. Kurniadi berharap kepada DPRD Bangka Belitung untuk dapat mendukung dan mengakhiri pro kontra kerugian lingkungan 271 T di kasus korupsi tata niaga timah. Ia mengaku miris penyelundupan terjadi di banyak tempat dan bahkan pabrik hilirisasi tidak menjadikan Bangka Belitung sebagai tempat investasi padahal bahak baku utama ada di Negeri Serumpun Sebalai itu. Kurniadi juga meminta kepada DPRD Bangka Belitung untuk menindaklanjuti aspirasi mereka, karena diam dan pembiaran terhadap permasalahan ini sangat berdampak dengan ekonomi Bangka Belitung yang semakin tidak kondusif. Ia berharap DPRD dapat membentuk Pansus untuk memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Serumpun Sebalai. Menanggapi desakan itu, Eddy memastikan aspirasi yang disampaikan Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung akan diteruskan ke komisi terkait dan Badan Musyarawah. Eddy menekankan bahwa aspirasi tersebut akan terus disuarakan dan dibawa kepada badan musyawarah untuk dibahas bersama dengan kawan-kawan fraksi yang lain.
WALI KOTA DPRD PILKADA DEPOK TAMPANG ILLEGAL BABA KORSEL ASIRASI KEADAAN KERUGIAN LINGKUNGAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wali Kota Makassar Bahas Dekarbonisasi dengan Wakil Wali Kota ManiwaWakil Wali Kota Maniwa, Jepang, Atsuya Ito beserta rombongan bertemu dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk membahas kerja sama dekarbonisasi. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja pejabat Pemkot Makassar ke Kota Maniwa pada September tahun lalu. Kedua kota berdiskusi tentang program dekarbonisasi, dengan Maniwa yang telah meraih sertifikasi 'Zero Carbon City' sejak 2010 dan Makassar yang fokus pada 'Low Carbon City'.
Baca lebih lajut »
Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap GasJPNN.com : Sah! Agustina-Iswar ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Semarang periode 2024-2029.
Baca lebih lajut »
Amsakar-Li Claudia Ditetapkan Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota BatamKPU Kota Batam telah menetapkan pasangan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terpilih setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan Nuryanto-Hardi Selamat Hood. Penetapan ini dilakukan setelah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan Nuryanto-Hardi Selamat Hood ditolak oleh KPU. Berkas penetapan akan diserahkan ke DPRD Batam dan pelantikan direncanakan pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta
Baca lebih lajut »
Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin Ditetapkan Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota MalangWahyu Hidayat dan pasangannya Ali Muthohirin resmi ditetapkan sebagai Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang terpilih periode 2025-2030.
Baca lebih lajut »
Dominasi PKS di Depok Patah Setelah KPU Tetapkan Supian Suri-Chandra Wali Kota dan Wakil Wali Kota DepokKPU resmi tetapkan Supian-Chandra sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Putus sudah dominasi PKS selama 10 tahun.
Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna Hasil Penetapan Wali Kota Terpilih, Danny Pomanto Doakan Kota Makassar Jauh Lebih BaikNamun Danny tidak memberikan titipan program khusus kepada pasangan pemimpin baru tersebut
Baca lebih lajut »