Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy diduga menerima imbalan sebesar Rp 500 juta untuk penerbitan izin prinsip pembangunan 20 gerai ritel. Imbalan itu diberikan oleh Amri, seorang karyawan usaha ritel. Polhuk AdadiKompas
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dan anggota staf Tata Usaha Pimpinan Pemerintah Kota Ambon Andrew Erin Hehanussa dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka perkara perizinan pembangunan gerai ritel di Kota Ambon, yang diadakan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat malam. Duduk di tengah dalam konferensi pers itu Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan keterangan kepada wartawan.
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dan orang kepercayaannya, anggota staf Tata Usaha Pimpinan Pemerintah Kota Ambon Andrew Erin Hehanussa, sebagai tersangka penerimaan imbalan untuk izin prinsip pembangunan geral ritel di Kota Ambon, Maluku, pada 2020. Untuk penerbitan izin itu, Richard diduga menerima suap tak kurang dari Rp 500 juta dari karyawan usaha ritel, Amri, untuk pembangunan 20 gerai ritel di Kota Ambon.
Baik Richard maupun Andrew dijemput secara paksa oleh penyidik KPK, di Jakarta, Jumat . Adapun Amri masih buron. Sama halnya dengan Richard dan Andrew, Amri juga ditetapkan sebagai tersangka.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wali Kota Ambon Terima Suap untuk Pembangunan 20 AlfamidiTak hanya itu, Wali Kota Richard Louhenapessy juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri. Suap itu terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon.
Baca lebih lajut »
Wali Kota Ambon Pasang Tarif Rp25 Juta untuk Berikan Izin MinimarketKomisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) memasang tarif Rp25 juta untuk setiap izin pembangunan minimarket yang dikeluarkannya....
Baca lebih lajut »
Diminta KPK, Imigrasi Cegah Wali Kota Ambon ke Luar NegeriDitjen Imigrasi telah menerima surat permohonan dari KPK untuk mencegah Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy bepergian ke luar negeri.
Baca lebih lajut »