Hutan bioetanol sebenarnya merupakan kebun monokultur bukan ekosistem hutan yang kaya dengan biodiversitas
Tiket kereta api jarak menengah/jauh dan kereta api lokal telah terjual hingga 1,1 juta dari total kapasitas 3,5 juta tiket.bioetanol memicu pro dan kontra. Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional Uli Arta Siagian menyatakan bahwa konsep hutan bioetanol tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Pasalnya, hutan bioetanol sebenarnya merupakan kebun monokultur, bukan ekosistem hutan yang kaya dengan biodiversitas.
“Masyarakat adat tidak pernah dilibatkan sama sekali. Tidak ada partisipasi penuh dan bermakna dari mereka untuk menentukan seperti apa kepengurusan wilayah adat mereka,” ujarnya. “Energi itu adalah hak, bukan komoditas. Tugas negara adalah memastikan hak masyarakat terhadap energi itu bisa terwujud,” kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MIND ID Beberkan Rencana Pengembangan Aluminium RIHolding BUMN pertambangan MIND ID berencana untuk menggenjot kapasitas produksi aluminium di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Unimed paparkan rencana pengembangan kampus ke MendiktisaintekUniversitas Negeri Medan (Unimed) memaparkan sejumlah program pengembangan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo ...
Baca lebih lajut »
Rencana Pengembangan Taksi Terbang bakal Revolusi Transportasi IndonesiaRENCANA pengembangan taksi terbang bakal merevolusi sistem transportasi di Indonesia Taksi terbang merupakan inovasi dalam bidang transportasi udara yang mulai menarik perhatian global
Baca lebih lajut »
BBKSDA Papua Lepasliarkan Tiga Kasuari Selatan di Hutan Tinaruma MimikaBBKSDA Papua melepasliarkan tiga kasuari selatan di Hutan Tinaruma, hutan yang dikeramatkan, di Mimika.
Baca lebih lajut »
BRI Hadirkan BRI Menanam-Grow & Green, Bantu Petani Pulihkan Lahan KritisRasman dan Kelompok Tani Hutan Pabangbon berjuang memulihkan hutan di Desa Malasari setelah menyadari dampak penambangan.
Baca lebih lajut »
KIP Nilai Pemerintah Tak Transparan soal PPN 12 Persen: Kekuasaan Cenderung DiselewengkanKIP meminta pemerintah terbuka dalam menyampaikan rencana, sosialisasi, dan implementasi terhadap rencana PPN 12 persen.
Baca lebih lajut »