Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi Pasar Atom di Surabaya untuk melihat persiapan perayaan Tahun Baru Imlek 2576/2025. Ia berinteraksi dengan para pedagang, mengamati kebutuhan perayaan Imlek, dan menyaksikan penampilan barongsai. Gibran menekankan pentingnya kelangsungan pasar dan mendorong agar dapat menjadi pusat ekonomi lokal yang mandiri.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi Pasar Atom di Surabaya untuk meninjau persiapan perayaan Tahun Baru Imlek 2576/2025. Selama kunjungannya, Gibran berinteraksi dengan para pedagang dan mengamati berbagai kebutuhan perayaan Imlek yang ditawarkan di pasar. Ia juga menyaksikan penampilan barongsai yang menambah semarak perayaan Imlek . Sebagai salah satu pasar terbesar dan tertua di Surabaya , Pasar Atom menjadi pusat aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak pedagang kecil dan menengah.
Gibran menekankan pentingnya kelangsungan pasar ini, baik sebagai penguatan ekonomi kerakyatan maupun sebagai penopang kehidupan masyarakat. Ia berharap Pasar Atom dapat terus berkembang menjadi pusat ekonomi lokal yang mandiri, memberdayakan pedagang kecil, dan menjadi bagian integral dari penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.Wakil Presiden juga mengarahkan agar pasar tersebut dapat lebih kompetitif dengan mengadopsi inovasi dan digitalisasi untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, baik secara lokal maupun nasional. Pemerintah, lanjutnya, akan memberikan dukungan berupa peningkatan fasilitas, pelatihan keterampilan bagi pedagang, serta penguatan rantai pasok untuk memastikan ketersediaan barang dengan harga terjangkau. Perayaan Tahun Baru Imlek memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemasukan para pedagang, seperti yang dialami oleh Billy, salah satu pedagang di Pasar Atom. Billy menyampaikan bahwa omzetnya mengalami peningkatan di tahun 2025 dan dalam satu hari pengunjung yang datang bisa mencapai 200 orang. Dengan adanya kunjungan Wakil Presiden, Billy berharap agar Pasar Atom semakin berkembang dan dikenal secara luas di seluruh Indonesia. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat keberlanjutan pasar lokal. Pasar Atom tidak hanya berperan sebagai pusat ekonomi kerakyatan, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan pelestarian budaya
PASAR ATOM SURABAYA IMLEK GIBRAN RAKABUMING EKONOMI KERAKYATAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden dan Mantan Presiden AS Akur di Pemakaman Jimmy CarterPresiden, mantan presiden, wakil presiden, dan mantan wakil presiden berkumpul menghormati mendiang Jimmy Carter.
Baca lebih lajut »
Rembuk Tani: Jurus Kembalikan Senyum Petani Lewat Lancarnya Pupuk SubsidiPresiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama.
Baca lebih lajut »
Misi Jokowi Belum Selesai? Pengamat: Gibran Jadi Wapres Baru Langkah AwalIkrar Nusa Bhakti menduga Jokowi masih berupaya menjadikan Gibran presiden, meski kini Gibran sudah jadi wapres.
Baca lebih lajut »
MK Berikan Pedoman Rekayasa Konstitusional Ambang Batas Calon Presiden dan Wakil PresidenMahkamah Konstitusi (MK) memberikan pedoman kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional terkait ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Baca lebih lajut »
Dua Hakim MK Berpendapat Terhadap Putusan Penghapusan Ambang Batas Minimal Presiden dan Wakil PresidenMahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini menuai perdebatan, dengan dua hakim, Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh, menyatakan keberatan karena menganggap pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi.
Baca lebih lajut »
Mahkamah Konstitusi Cabut Persyaratan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil PresidenMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang mengacu pada persentase kursi DPR RI atau suara nasional dari pemilu sebelumnya. MK menilai, ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional partai politik, terutama partai politik baru.
Baca lebih lajut »