Saat diskusi 26 tahun 27 Juli di kantor DPP PDI-P, Wakil Menkumham Edward OS Hiariej menilai, masih terbuka kemungkinan kasus ini dilihat dari perspektif pelanggaran HAM berat.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Jaga Indonesia beraksi damai dan melakukan tabur bunga memperingati peristiwa 27 Juli 1996 di depan Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin . Aksi tersebut untuk mengenang peristiwa berdarah kerusuhan 27 Juli 1996 yang berawal dari konflik internal Partai Demokrasi Perjuangan .
Namun, ia mengungkapkan, ada halangan ketika akan menyebut kasus ini sebagai suatu pelanggaran HAM berat. Sebab, hingga saat ini, Komnas HAM belum pernah merekomendasikan kasus 27 Juli itu sebagai kasus pelanggaran HAM berat.Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .
”Kami harap dapat diungkapkan siapa aktor-aktor intelektual yang berada di balik serangan kantor Partai Demokrasi Indonesia. Siapa pun yang menjadi aktor-aktor intelektual saat itu harus dituntut di muka hukum agar keadilan betul-betul ditegakkan. ”Dalam diskusi tersebut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tidak akan pernah berhenti memperjuangkan penuntasan kasus itu.
Ribka Tjiptaning menceritakan pengalamannya sebagai salah satu korban atas kasus Kudatuli. Dia merasa bahwa laiknya penyakit, kasus Kudatuli adalah penyakit kronis yang belum sembuh sampai sekarang. Karena itu, belum lama ini, dia terus menagih penjelasan soal penyelesaian kasus itu kepada Komnas HAM.karena itu nyawa manusia,” tuturnya.Trimedya Panjaitan meminta komisioner Komnas HAM yang akan berakhir masa jabatan pada November 2022 ini untuk membuat gebrakan terakhir.
“Kami pada prinsipnya bukan bicara rekonsiliasi, tetapi penegakan hukum. Hukum ini tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh berpihak kepada orang-orang yang punya kekuasaan,” ucap Trimedya.
Komnas Ham Megawati Soekarnoputri Pelanggaran Ham Berat Peristiwa Kudatuli Kasus 27 Juli 1996 Partai Demokrasi Indonesia
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Baru 26 Tahun, Anak Menkumham Abcandra Muhammad Akbar Dilantik Jadi Wakil Ketua MPRBerita Baru 26 Tahun, Anak Menkumham Abcandra Muhammad Akbar Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR terbaru hari ini 2024-10-03 16:16:51 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Profil Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Anak Menkumham yang Terpilih Jadi Wakil Ketua MPRAbcandra, merupakan seorang politisi yang berasal dari Sulawesi Tengah. Ia adalah putra sulung dari Supratman Andi Agtas, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Baca lebih lajut »
Anak Menkumham Jadi Wakil Ketua MPR, Singkirkan para Politisi KawakanAbcandra dan Fadel bertarung pada pemungutan suara putaran kedua Hasilnya Abcandra mengalahkan Fadel dengan perolehan 93 melawan 50 suara
Baca lebih lajut »
Anak Menkumham Terpilih Jadi Wakil Ketua MPR 2024-2029 dari Unsur DPDAnggota DPD RI perwakilan Sulawesi Tengah Abcandra Akbar Supratman resmi ditunjuk menjadi Wakil Ketua MPR dari unsur DPD periode 2024-2029.
Baca lebih lajut »
Menang Voting Usai Pembahasan yang Alot, Anak Menkumham Ditunjuk DPD Jadi Wakil Ketua MPR RIAbcandra Muhammad Akbar Supratman terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI.
Baca lebih lajut »
Anak Menkumham Terpilih Jadi Wakil Ketua MPR dari Unsur DPDAnggota DPD RI dapil Sulawesi Tengah, Abcandra Muhammad Akbar Supratman terpilih sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029 dari unsur DPD RI.
Baca lebih lajut »