Bahan-bahan seperti zat pewarna pakaian, boraks, formalin menjadikan tidak halal.
Ia mencontohkan pembuatan makanan tidak boleh menggunakan bahan-bahan atau zat yang berbahaya bagi manusia. Anggota Komisi VIII DPR ini menyebut makanan yang menggunakan bahan-bahan seperti zat pewarna pakaian, boraks, atau formalin menjadi jelas tidak halal., yakni pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri, harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku UMK sendiri., pelaku UMK sendiri yang menyatakan produknya halal atau tidak.
Kepada pelaku UMK, Yandri menuturkan bahwa Pemerintah akan mewajibkan sertifikat halal pada produk-produk, salah satunya produk makanan dan minuman. Kewajiban ini akan berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024. Dalam mendukung kewajiban sertifikat halal itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membuka pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis 2023 untuk satu juta pelaku usaha mikro dan kecil .Indonesia berada di peringkat kedua dunia. Saat ini, Indonesia masih kalah dari Malaysia. Kita sedang berusaha agar Indonesia menjadi pusat produk makanan halal terbesar dunia," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penundaan Pelantikan Wakil Ketua MPR Tamsil Linrung, Pakar Sebut Ada PelecehanPenundaan Pelantikan Wakil Ketua MPR Tamsil Linrung, Pakar Sebut Ada Pelecehan TamsilLinrung
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR sarankan Presiden buat Perppu terkait perampasan asetWakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) M Hidayat Nur Wahid (HNW) menyarankan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua KPK: Bupati Meranti Diduga Terima Suap Pengadaan Jasa UmrohWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut, Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), diduga menerima suap terkait pengadaan jasa umroh. Nasional KPK
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang dan Menkop UKM Sepakat Lindungi UMKM dari Produk ImporWakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel serta Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki sepakat lindungi UMKM dari ancaman impor
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Minta 'Sedekah' Sarung, Wakil MKD: Bisa Termasuk Pelanggaran Kode EtikWakil Ketua Mkd Habiburokhman, mengatakan pernyataan Ramson termasuk pelanggaram kode etik anggota dewan, pasal...
Baca lebih lajut »
UMKM Indonesia Perlu Dilindungi dari Produk Impor |Republika OnlineWakil Ketua DPR dan MenkopUKM sepakat melindungi UMKM dari produk impor.
Baca lebih lajut »