Jaksa penuntut umum KPK juga menuntut Sahat Tua Simandjuntak membayar denda Rp1 miliar serta membayar uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar.
pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim. Hak politik kader senior Golkar Jatim itu juga dicabut selama lima tahun.
Sahat juga dianggap menerima suap dari dua terdakwa lainnya yaitu Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi selaku pengelola kelompok masyarakat tahun anggaran 2020-2022. Selain itu Sahat juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsidair kurungan enam bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua DPRD Jatim Nonaktif Sahat Tua Dituntut 12 Tahun Penjara dan Cabut Hak PolitiknyaJaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak dengan hukuman 12 tahun penjara.
Baca lebih lajut »
Sopir Mobil Sekretariat DPRD yang Terlibat Laka di Tol Anak Ketua DPRD PesibarMobil rombongan Sekretariat DPRD Pesisir Barat yang terlibat kecelakaan ternyata disetiri oleh anak Ketua DPRD. Rombongan hendak kunker ke Ciamis, Jawa Barat.
Baca lebih lajut »
Lima Anggota Dewas KPK Klarifikasi Boyamin MAKI yang Laporkan Wakil Ketua KPK Alexander MarwataBoyamin mengaku, berhadapan langsung dengan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan empat anggota Dewas KPK.
Baca lebih lajut »
PKB Bali tanggapi soal wakil ketua dpw diperiksa KPKPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali buka suara menanggapi soal wakil ketua dewan pimpinan wilayah (DPW.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR: Kebijakan Pemanfaatan Kendaraan Listrik Harus Dikaji KomprehensifWakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan, pemanfaatan kendaraan listrik harus dikaji dari berbagai sektor agar menghasilkan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR Ajak Mahasiswa USK Pelajari Sejarah AcehIa mengatakan, sejarah telah mencatat bahwa Aceh memainkan peranan penting dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca lebih lajut »