Jika diunggah sekarang, maka ia khawatir publik akan bingung karena anggaran mengalami perubahan. Megapolitan
) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 seharusnya diunggah setelah adanya pembahasan di DPRD DKI.
Sebelumnya, beberapa pihak menilai bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak transparan lantaran tidak mengunggah dokumen"Ya mungkin karena ini dalam proses pembahasan kan belum dimulai pembahasannya, setelah pembahasan baru bisa diupload. Nanti kan orang pikir seperti itu padahal jadinya kan lain," kata Taufik saat dihubungi Kompas.com, Selasa .
Politisi Partai Gerindra ini berpendapat bahwa pembahasan APBD di DKI Jakarta sangat terbuka sehingga seharusnya publik tak ada rasa curiga. "Saya kira pembahasan APBD di DKI itu sangat terbuka, semua bisa hadir publik bisa hadir, LSM bisa hadir, wartawan bisa hadir, terbuka sekali," lanjut Taufik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub'Saya rasa masalah wagub enggak mandek. Tinggal bagaimana dua partai pengusung ini berbicara yang baiklah,' kata Prasetio.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD: Gerindra-PKS Harus Cari Wagub DKI yang Paham Jakarta'2 Partai politik yang mengusung itu bicara dengan baik. Kalau mencalonkan masalah wagub jangan hanya tempelan tapi yang tahu Jakarta,' ucap Prasetio.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD DKI Akan Buat Aplikasi Soroti Permasalahan DKI'Masalah Jakarta ada di Jakarta masih ada tempat kumuh di Tambora. Pembahasan anggaran APBD 2020, banjir, macet harus jadi prioritas,' kata Prasetio.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD DKI Minta Parpol Pengusung Lakukan LobiLobi politik itu agar calon wagub DKI yang diajukan bisa diterima oleh DPRD.
Baca lebih lajut »
Jadi Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Beberkan Program PrioritasKetua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Prasetio Edi Marsudi membeberkan program prioritasnya. Dia akan mendahulukan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).
Baca lebih lajut »
Kata ketua DPRD soal pinjaman dengan jaminan SK dewanKetua DPRD Cianjur, Jawa Barat, Ganjar Ramadhan, menilai pengajuan kredit dengan jaminan SK dari setiap anggota DPRD ke perbankan merupakan hal lumrah karena ...
Baca lebih lajut »